JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan para pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang ingin merebut partai berlambang globe peta Indonesia itu.

Peringatan itu dilontarkan dalam acara serah terima dokumen persetujuan parpol kepada bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 di Fairmont, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

"Makanya ketika ada segelintir orang PBNU ingin menguasai PKB, saya hanya satu omong, kalau Anda ulama, kalau Anda PBNU, mestinya Anda ngerti konstitusi dan konsisten terhadap konstitusi," ujarnya.

Baca juga: Cak Imin: Saya dan PKB Sudah Berkoalisi dengan Gerindra, Bersatu untuk Luruskan Ekonomi

Cak Imin mengungkapkan, PKB bukanlah partai milik pribadi. Bahkan, PKB bukan milik dirinya sebagai pribadi, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.

"Partai ini milik seluruh anak negeri di Indonesia partai ini bukan milik Muhaimin, bukan milik NU, bukan milik sekelompok orang tetapi milik seluruh rakyat Indonesia," tutur dia.

Wakil Ketua DPR-RI ini mengatakan, penting untuk dipahami bahwa PKB didirikan dengan spirit untuk melayani kepentingan politik seluruh anak bangsa.

Dikhawatirkan, jika PKB dipersonifikasi dengan lembaga tertentu, maka partai ini akan semakin mengecil.

"Alhamdulillah PKB semakin membesar dan terus membesar. Karena PKB melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia, melayani seluruh kepentingan bangsa ini, melayani seluruh masyarakat yang ada di masing-masing tanggung jawab kita," tandasnya.

Baca juga: Tanggapi Cak Imin, PBNU Nyatakan Tak Akan Gelar Muktamar Tandingan

Sebagai informasi, konflik antara PBNU dan PKB bermula dari Panitia Khusus Hak Angket DPR-RI terkait penyelenggaraan haji 2024.

Pansus tersebut disahkan oleh Wakil Ketua DPR-RI Muhaimin Iskandar dan dibentuk karena menilai Kementerian Agama bermain dalam kebijakan kuota haji khusus.

Menanggapi pembentukan pansus tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai ada dendam pribadi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Sebab, pansus tersebut dinilai mengincar Kementeri Agama yang dipimpin Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU.

Baca juga: PBNU Akan Panggil Cak Imin, Minta Keterangan soal Konflik dengan PKB