PPP dan Perindo telah menyatakan mendukung pemerintahan yang akan dibentuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. PDIP mengaku tak masalah dengan pilihan dua mantan rekan koalisinya itu.

"Tidak ada persoalan, boleh PKS dan partai lain masuk ke KIM, yang penting pendukungnya diharapkan bisa masuk ke PDI Perjuangan," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, di kawasan GBK, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

Hasto menghormati keputusan PPP dan Perindo. PPP dan Perindo merupakan partai koalisi PDIP saat mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami juga komunikasi saya bertemu dengan Mbak Angela, Ketum Perindo, sebelumnya beliau menyampaikan kepada saya dan kami sangat memahami hal tersebut dan ya inilah indahnya dalam politik. Kita menghormati perbedaan-perbedaan di dalam posisi politiknya," jelasnya.

Hasto menegaskan pihaknya tetap dalam jalan kerakyatan. Dia mengatakan PDIP akan membangun demokrasi yang sehat.

"PDIP tetap akan kokoh di dalam jalan kerakyatan, kami akan bangun demokrasi yang sehat kami akan membangun demokrasi yang berkedaulatan rakyat agar setiap anak bangsa bisa memacu prestasinya dalam semua aspek kehidupan. Termasuk melalui sport, melalui olahraga, kita bisa bayangkan betapa bergetarnya dada kita ketika melihat Sang Saka Merah Putih berkibar dalam Olimpiade misalnya," tuturnya.

Hasto mengatakan PDIP juga menunggu muktamar PKB terkait kemungkinan koalisi di Pilkada DKI Jakarta. Dia menegaskan pihaknya akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berani mengambil keputusan meski diintimidasi.

"Kita tunggu muktamar PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi. PDIP jadi pendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa dengan berani mengambil keputusan meskipun ada intimidasi," kata dia.

"Maka semangat kemerdekaan ini adalah semangat untuk berusaha, semangat untuk bebas menyatakan pikiran dan pendapatnya, semangat untuk tidak boleh pihak manapun yang mencoba mengintimidasi kedaulatan setiap warga bangsa, kedaulatan juga partai politik untuk mengambil keputusan," imbuhnya.

Hasto bicara peluang PDIP ditinggal sendirian sehingga tidak bisa ikut dalam Pilkada DKI Jakarta. Hasto mengatakan suara rakyat yang akan menentukan semuanya.

"Secara empiris tahun 97 kami dilarang untuk ikut Pemilu, tetapi akhirnya Pemilu tidak memiliki legitimasi dan kemudian pemerintah jatuh oleh gerakan mahasiswa. Siapa yang membendung suara rakyat akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Siapa yang menanam angin akan menuai badai, itu falsafah yang harus kita yakini, jangan kerdilkan suara rakyat, jangan bodohi rakyat, biarkan mereka dengan kedaulatannya menentukan pemimpinnya," pungkasnya.