JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyatakan, dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta dari jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, bisa membahayakan legitimasi pilkada.

Cak Imin, sapaan akrabnya, meminta Komisi II DPR untuk turun tangan memverifikasi dugaan pencatutan tersebut agar tidak mengganggu legitimasi pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024.

“Harus, Komisi II harus turun untuk ikut melakukan verifikasi, karena kalau ini tidak clear nanti legitimasi pemilu kepala daerahnya bahaya,” ujar Muhaimin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mendorong masyarakat untuk mengecek apakah nama mereka turut dicatut atau tidak.

Baca juga: KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Puan: Harus Diluruskan

Menurut Cak Imin, warga yang dicatut mesti segera bersuara dan melakukan protes.

“KPU harus bersikap fair, objektif, masyarakat harus mengontrol. Partai-partai harus mengontrol, masyarakat harus mengontrol, KPU harus objektif,” kata Cak Imin.

Diberitakan sebelumnya, Dharma-Kun telah dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU Jakarta sehingga berhak berlaga pada Pilkada Jakarta 2024 mendatang.

Namun, banyak warganet yang kaget karena KTP mereka dicatut sebagai syarat pencalonan Dharma-Kun.

Baca juga: Heboh soal KTP Warga Jakarta Dicatut Jadi Pendukung Dharma-Kun, Polda: Silakan Melapor

Salah seorang warga, Elisa, mengaku KTP suaminya digunakan sebagai syarat pencalonan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta jalur nonpartai tersebut.

Padahal, ia dan suami sama sekali tidak mengenal sosok Dharma Pongrekun maupun Kun Wardana.

"Enggak (kenal) sama sekali, kami enggak mengikuti calon itu, ternyata itu calon independen ya. Dari awal enggak tahu. Saya iseng ngecek, baru di situ tahu kalau itu (Dharma-Kun) calon gubernur," tutur Elisa saat dihubungi Kompas.com, Jumat.