JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan tidak ingin melibatkan pihak luar untuk menyelesaikan konflik mereka dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal ini disampaikan Ketua PBNU Umarsyah menjawab pertanyaaan awak media terkait kemungkinan PBNU akan melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai penengah dalam konflik antara PBNU dan PKB.

“Enggak, kami enggak melibatkan pihak luar, itu yang pertama,” kata Umarsyah dalam konferensi pers di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Umarsyah menyebutkan, sejauh ini, belum ada tanggapan positif dari PKB terkait penyelesaian masalah ini.

Baca juga: Polemik PBNU dan PKB: Gus Yahya Temui Jokowi, Cak Imin Sowan Maruf Amin

Namun, ia menegaskan bahwa PBNU akan terus memperbaiki PKB.

Umarsyah mengatakan, PBNU juga akan memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

“Insya Allah dalam waktu dekat terjadi dialog-dialog yang mengarah pada penyelesaian ini,” ucap Umarsyah.

Untuk diketahui, pada Kamis (15/8/2024) kemarin, Cak Imin menghadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk melaporkan adanya upaya intervensi PBNU terhadap PKB.

Sehari sebelumnya, Rabu (14/8/2024) Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang bertemu dengan Jokowi membahas konflik antara PBNU dan PKB.

Baca juga: Pertemuan Gus Yahya dan Jokowi di Istana di Tengah Isu Konflik PBNU-PKB

Konflik antara PKB dan PBNU kembali meruncing pada beberapa waktu terakhir.

Konflik ini memanas dipicu adanya Panitia Khusus Hak Angket DPR RI terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Gus Yahya menuding pansus dibentuk karena ada dendam pribadi dari Cak Imin yang menjabat sebagai wakil ketua DPR.

Yahya juga menuding pansus tersebut dibentuk untuk mengincar kesalahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adiknya sendiri.

PBNU lantas membentuk tim yang ditugaskan untuk mengembalikan PKB ke tangan PBNU.