JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar melaporkan dugaan intervensi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ke tubuh PKB saat bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

“Kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU,” kata Muhaimin seusai menemui Ma'ruf di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/8/2024), dikutip dari keterangan video.

Menurut Muhaimin, Ma'ruf Amin berpesan agar PKB dan PBNU sama-sama taat kepada konstitusi.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, menyebutkan bahwa Ma'ruf memandang PBNU dan PKB adalah organisasi berbeda.

Baca juga: Cak Imin Sebut Maruf Amin Sudah Tak Bersedia Jadi Juru Damai PKB-PBNU

Ia mengatakan, PKB adalah organisasi politik, sedangkan PBNU merupakan organisasi masyarakat.

“Beliau sampaikan 'ya semua harus taat konstitusi karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda, satunya orpol, satunya ormas',” kata Cak Imin.

“Saya berharap PBNU untuk taat konstitusi, mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi. Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas,” ujar dia menirukan ucapan Ma'ruf Amin.

Cak Imin pun mengeklaim akan hormat apabila PBNU punya masukan bagi partai yang ia pimpin.

Baca juga: Temui Ma’ruf Amin, Cak Imin Undang Wapres Hadiri Muktamar PKB

Namun, ia menekankan pentingnya sikap saling menghormati di antara dua organisasi tersebut.

“Sekali lagi, saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah,” kata Cak Imin.

“Tapi bahwa perlu saya sampaikan PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional. masing-masing dijamin oleh konstitusi negara,” ujar dia melanjutkan.

Konflik antara PKB dan PBNU kembali meruncing pada beberapa waktu terakhir.

Konflik ini memanas dipicu adanya Panitia Khusus Hak Angket DPR RI terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Baca juga: Cak Imin: Ada Nafsu dari Segelintir orang PBNU untuk Cawe-cawe ke PKB

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menuding pansus dibentuk karena ada dendam pribadi dari Cak Imin yang menjabat sebagai wakil ketua DPR.

Yahya menuding pansus tersebut dibentuk untuk mengincar kesalahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adiknya sendiri.

PBNU lantas membentuk tim yang ditugaskan untuk mengembalikan PKB ke tangan PBNU.