“Kalau (berasnya) diambil tanpa bayar (demurrage) ya itu masalah,” ujar pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada wartawan, Minggu (11/8).

Fickar menyampaikan beras yang tertahan di pelabuhan tersebut akan menjadi kerugian negara apabila tidak dibayarkan denda sebesar Rp294,5 miliar.

“(Demurrage) itu yang dihitung sebagai kerugian negara kalau tidak dibayar,” papar Fickar.

Fickar menambahkan, jika beras yang berada di 1.600 kontainer itu dibiarkan begitu saja maka pihak berwenang harus memanggil dan meminta keterangan dari pengangkut.

“Jika sudah jelas siapa yang bertanggung jawab maka bisa diminta paksa membayar atau mengembalikan barang itu ke tempat awal pengiriman,” tegas dia.

Fickar melanjutkan, pihak pelabuhan sendiri bisa meminta penetapan kepada pengadilan apabila beras di 1.600 kontainer tersebut tidak bertuan.

Nantinya, kata dia, pengadilan bisa memutuskan apakah beras tersebut bisa menjadi milik negara atau dimusnahkan sebagai barang ilegal.

“Jika tidak jelas juga pihak pelabuhan bisa minta penetapan ke pengadilan untuk diputuskan menjadi milik negara atau dimusnahkan,” tandasnya.