Abadikini.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyebut bahwa hubungan yang belum tuntas antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak Pilkada Jakarta 2017 menjadi penghambat utama untuk membangun koalisi di Pilkada Jakarta 2024.

Pada Pilkada 2017, PKS memainkan peran penting dalam kemenangan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno yang berhasil mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari PDIP. “Secara institusional, butuh upaya ekstra untuk menyatukan kedua partai ini. Basis pemilih mereka berbeda, begitu juga ideologinya. Masih ada cerita lama yang belum selesai hingga saat ini,” kata Agung Baskoro dalam pernyataan tertulisnya dilnasir Antara, Sabtu (11/8/2024).

Menurut Agung, masa lalu tersebut menjadi batu sandungan bagi PDIP dan PKS dalam membentuk koalisi. Selain itu, ia menyebut bahwa faktor primordialisme turut memperburuk hubungan kedua partai yang sudah lama saling berhadapan.

Ia menilai bahwa PDIP tidak akan begitu saja menerima PKS yang berencana mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. PDIP sendiri memiliki sejumlah tokoh potensial yang siap untuk diusung, mengingat partai ini memiliki banyak kursi di DPRD Jakarta.

“PDIP memiliki suara yang kuat di Jakarta. Akan sangat tidak realistis jika mereka hanya setuju begitu saja. Kondisi ini lebih mengarah pada kebuntuan, bukan hanya soal calon wakil, tetapi juga secara keseluruhan,” jelas Agung.

Dengan situasi tersebut, Agung menyebut bahwa wajar jika PKS mulai mempertimbangkan ulang untuk terus mendukung Anies di Pilkada Jakarta. Sulitnya menggandeng PDIP dan kesepakatan yang diduga dilanggar oleh Anies menjadi faktor yang diperhitungkan.

Sebelumnya, PKS sempat membuka opsi untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berencana mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, menjelaskan bahwa prioritas partainya adalah mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Namun, karena Anies gagal mendapatkan dukungan tambahan dari partai lain sebelum tenggat waktu 4 Agustus, PKS kini membuka komunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan partisipasi dalam kontestasi Pilkada Jakarta.

Kholid juga menyebut bahwa opsi bergabung dengan KIM tengah dibahas di tingkat pimpinan pusat PKS, mengingat PKS sebagai partai pemenang Pilkada Jakarta perlu memastikan kadernya ikut dalam Pilkada 2024.

Terkait nasib Anies Baswedan, Kholid menjelaskan bahwa Anies sebenarnya sudah diberi waktu 40 hari sejak 25 Juni 2024 untuk mendapatkan dukungan tambahan dari partai lain, namun waktu tersebut sudah berakhir tanpa hasil yang memadai.