Warta Ekonomi, Jakarta -

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, mengungkapkan bahwa Kebijakan Satu Peta (KSP) bisa mulai digunakan dalam rencana strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan permasalahan di industri kelapa sawit.

Hal ini merespon pemerintah yang sedang menyelesaikan integrasi KSP atau One Map Policy. KSP bertujuan untuk menciptakan satu peta dasar yang unifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama dan digunaakan oleh semua kementerian dan lembaga (K/L), termasuk KPK.

Baca Juga: SIEXPO 2024: BPDPKS Paling Favorit, Ramai Pelaku Usaha Sawit

Sebagaimana diketahui, KSP merupakan program yang mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional berbasis spasial. KSP saat ini sedang menggabungkan 151 peta tematik dair berbagai K/L menjadi satu peta dasar melalui empat tahap yakni kompilasi, integrase, sinkronisasi, dan berbagai data serta geospasial.

“Pemanfaatan KSP ini sudah mulai digunakan oleh teman-teman dari penegak hukum, yakni KPK. KPK punya rencana strategis mereka dan bekerja sama dengan KSP untuk penertiban masalah kelapa sawit,” kata Wahyu, dikutip Warta Ekonomi, Jumat (9/8/2024).

Lebih lanjut, Wahyu menyebut ada dua daerah yang menjadi proyek percontohan untuk kasus ini yakni Riau dan Kalimantan Tengah. Dengan adanya KSP, lahan kelapa sawit yang bermasalah dapat dinilai apakah termasuk kawasan hutan atau tidak, sehingga memudahkan pemetaan oleh KPK serta membantu memangkas korupsi dengan data peta yang dibutuhkan.

KPK, imbuhnya, bersama daerah terkait sedang berusaha untuk memberikan informasi yang relevan untuk dimasukkan ke dalam peta KSP.

Baca Juga: Diresmikan Menperin, Indonesia Bakal Olah Limbah Sawit Jadi Produk Bernilai Tinggi

“Dengan adanya KPK dalam strategi nasional, teman-teman daerah bekerja sama dengan KSP dan BIG untuk memastikan peta kelapa sawit akurat, termasuk apakah masuk kawasan hutan atau tidak,” ungkapnya.

Dalam keterangan yang sama, Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), Danang Sri Hadmoko, menyebutkan bahwa KSP telah diterapkan di beberapa negara seperti Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Prancis dan Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: Ombudsman RI Terima 239 Aduan Tata Kelola Industri Sawit

“Beberapa negara tetangga kita, seperti Korea Selatan dan Singapura, sudah menerapkan KSP. Di Eropa, Prancis dengan IGN-nya, dan AS juga bisa menjadi benchmark dengan lembaga mapping mereka yang sangat maju,” ujar Danang.

Dia menjelaskan bahwa data CCTV di Taiwan sudah terintegrasi dengan penandaan letak geografisnya. Akan tetapi, menurut Danang, Indonesia harus memiliki metode sendiri karena merupakan negara kepulauan dengan kondisi tropis yang sering tertutup awan.

Baca Juga: Impor Minyak Sawit India Tercatat Melonjak, Ada Apa?

“Indonesia harus memiliki metode sendiri yang cocok dengan kondisi negara kita yang berbeda, karena kita adalah negara kepulauan dan tropis basah dengan banyak awan yang sering menutupi satelit,” tuturnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.