FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Publik semakin ramai menyoroti keputusan pemerintah menyewa ribuan unit kendaraan untuk mendukung mobilitas pada acara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Informasi yang dihimpun, salah satu jenis kendaraan yang akan disewa pemerintah adalah jenis Alphard yang harga sewanya mencapai Rp25 juta per unit

Merespons hal itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP)
Moeldoko menilai tidak ada harga mahal untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia.

"Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan menurut saya enggak ada yang mahal. Karena itu adalah hari kita," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir dari CNN Selasa (6/8/2024).

Namun, Moeldoko menegaskan bukan berarti pemerintah menggunakan anggaran secara asal-asalan. Menurutnya, semua masih dalam kendali. "Semuanya bisa dikontrol," imbuhnya.

Moeldoko tidak menampik memang terjadi kenaikan harga sewa kendaraan dan juga tarif penginapan di hotel. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa momentum itu hanya terjadi di beberapa kesempatan saja.

Apalagi, kata dia, upacara HUT RI di IKN adalah situasi khusus. Ia berharap masyarakat bisa memaklumi, terlebih mengingat fasilitas di IKN yang masih terbatas.

"Case (kasus) di sana (IKN) adalah situasional yang mana semua penuh keterbatasan, akomodasi terbatas. Sehingga ada saya dengar harga hotel juga cukup mahal. Hal yang wajar lah," ujarnya.

Terkait hal itu warganet di media sosial pun menyoroti pernyataan Moeldoko.

"Buat Kemerdekaan Tak Ada Yang Mahal. Definisi Merdeka hanya untuk Pejabat? Sementara rakyat jelata hanya untuk makan aja harus banting tulang," tulis pegiat media sosial Maudy Asmara di aplikasi X.

Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta agar rakyat hemat beras. Hal itu sebagai solusi untuk mengurangi jumlah impor beras. Salah satunya caranya dengan menggalakkan program setop boros pangan.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy, mengatakan program itu diusung karena angka pemborosan pangan terhitung sangat besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) ada 30% total pangan yang terbuang, jika dikonversi ini setara dengan pemenuhan pangan 60-120 juta rakyat Indonesia.

"Sehingga kalau kita berhemat, boros pangan ini (dikurangi) misalnya 20% dari 30% yang terbuang, insyaallah beras kebutuhan nasional 31 juta ton (cukup)," kata Sarwo Edhy di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Menanggapi pernyataan Bapanas tersebut, warganet juga berkomentar menohok.

"Alih-alih mendukung petani biar bisa produksi beras dengan baik, malah rakyat diminta jangan boros. Boro-boro mau boros, pak. Beras sekilo aja kadang dihemat-hemat biar gak cepet abis‼️," tulis akun @IsuSoksial. (bs-sam/fajar)