Begitu yang disampaikan Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Valtonen selama pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri, Kerjasama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita di Helsinki pada Selasa (6/8).

Menlu Finlandia menganggap rencana otonomi yang diajukan pada tahun 2007 berkontribusi besar pada upaya pencapaian solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama.

"Ini memiliki kontribusi yang serius dan kredibel bagi proses politik yang dipimpin PBB dan sebagai dasar yang baik bagi solusi yang disepakati antara para pihak," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, kedua menteri juga menyatakan posisi bersama mereka mengenai peran eksklusif PBB dalam proses politik yang bertujuan untuk memajukan proses ini.

Maroko telah menguasai Sahara sejak pertengahan tahun 1970-an ketika Spanyol meninggalkan kekuasaan kolonialnya. Untuk meredakan konflik, Rabat menawarkan otonomi Sahara Barat di bawah kedaulatannya pada 11 April 2007.

Konflik Maroko dengan Polisario terhenti pada tahun 1991 dengan gencatan senjata yang didukung PBB, mencakup rencana referendum untuk menyelesaikan status Sahara Barat.

Namun, aturan referendum tidak pernah disepakati dan PBB tidak lagi menganggapnya sebagai sebuah pilihan, melainkan menyerukan para pihak untuk menunjukkan kompromi dan berupaya mencapai solusi yang dapat diterima bersama.

Maroko telah mengumpulkan dukungan untuk rencana otonominya dari negara-negara barat, sejak Amerika Serikat mengakui kedaulatan Rabat atas wilayah tersebut pada tahun 2020.