Syafira | Jum'at, 09/08/2024 01:01 WIB

Pemandangan kampus Harvard di John F. Kennedy Street di Universitas Harvard terlihat di Cambridge, Massachusetts, AS, 7 Desember 2023. REUTERS

CAMBRIDGE - Universitas Harvard harus menghadapi gugatan hukum oleh mahasiswa Yahudi yang menuduh sekolah Ivy League membiarkan kampusnya menjadi benteng antisemitisme yang merajalela.

Hakim Pengadilan Distrik AS Richard Stearns di Boston menemukan tuduhan yang masuk akal bahwa Harvard sengaja bersikap acuh tak acuh terhadap mahasiswa Yahudi dan Israel yang mengatakan bahwa mereka takut akan keselamatan mereka setelah menghadapi pelecehan yang parah dan meluas.

Hakim tersebut juga mengatakan bahwa ia "ragu" bahwa Harvard dapat mengklaim bahwa beberapa kegiatan pro-Palestina atau anti-Yahudi dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS.

"Untuk menyimpulkan bahwa (pengaduan) tersebut tidak secara masuk akal menuduh ketidakpedulian yang disengaja akan memberi penghargaan kepada Harvard atas pernyataan publik yang berbudi luhur yang sebagian besar, menurut (pengaduan), terbukti tidak berdasar," tulis Stearns.

"Fakta-fakta yang dituntut menunjukkan bahwa Harvard mengecewakan mahasiswa Yahudinya," tambah hakim tersebut. Ia tidak memutuskan berdasarkan manfaatnya.

Mahasiswa meminta putusan pengadilan untuk menghentikan dugaan pelanggaran Harvard terhadap Judul VI Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964, yang melarang penerima dana federal mengizinkan diskriminasi berdasarkan ras, agama, dan asal negara.
Harvard dan pengacaranya tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Seorang pengacara mahasiswa, Marc Kasowitz, mengatakan dalam sebuah wawancara setelah keputusan tersebut bahwa tindakan Harvard mengharuskan adanya perubahan yang diminta dalam gugatan tersebut.

"Mahasiswa Yahudi di kampus diperlakukan dengan sangat buruk oleh kelompok mahasiswa lain, oleh administrator, dan oleh fakultas yang sangat, sangat pro-Hamas dan sangat, sangat antisemit," katanya.

BANYAK SEKOLAH YANG DIGUGAT
Gugatan hukum yang diajukan pada bulan Januari adalah salah satu dari banyak gugatan hukum yang menuduh universitas-universitas besar mengizinkan dan mendorong antisemitisme, termasuk dalam protes pro-Palestina di kampus, menyusul pecahnya perang di Gaza antara Israel dan Hamas pada bulan Oktober lalu.

Gugatan ini diajukan delapan hari setelah pengunduran diri Presiden Claudine Gay, yang telah dikecam karena penanganannya terhadap antisemitisme, dan atas tuduhan plagiarisme yang terpisah.

Mahasiswa menuduh Harvard secara selektif menegakkan kebijakan antidiskriminasi untuk menghindari perlindungan terhadap mahasiswa Yahudi dari pelecehan, mengabaikan permohonan mereka untuk perlindungan, dan mempekerjakan profesor yang menganjurkan kekerasan anti-Yahudi dan menyebarkan propaganda antisemit.

Mahasiswa mengatakan bahwa mereka difitnah sebagai "pembunuh" dan "penjajah," dan menjadi sasaran nyanyian yang menyinggung seperti "dari sungai ke laut."

Mereka juga menolak seorang editor Harvard Law Review yang diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan sebagai pengajar setelah ia menyerang seorang mahasiswa Yahudi dalam acara "die-in" pro-Palestina.

Universitas Brown dan Universitas New York menyelesaikan gugatan serupa bulan lalu.

Universitas Columbia, sementara itu, setuju pada bulan Juni untuk menyediakan pengawalan keamanan dan mengambil langkah-langkah lain untuk menyelesaikan gugatan yang mengklaim kampusnya telah menjadi tidak aman.

Halaman utama sekolah tersebut telah menjadi tempat perkemahan pro-Palestina yang dibongkar menyusul penangkapan puluhan pengunjuk rasa yang mengambil alih gedung akademik di dekatnya pada tanggal 30 April.

HARVARD BERUSAHA MENANGANI MASALAH TENTANG BIAS
Pada bulan Juni, gugus tugas Harvard tentang antisemitisme, opens new tab dan bias anti-Muslim, opens new tab masing-masing menyimpulkan bahwa kampus tersebut dilanda diskriminasi dan pelecehan, dengan laporan tentang intoleransi terhadap orang-orang dengan pandangan pro-Palestina maupun pro-Israel.

Gugus tugas antisemitisme menyerukan tindakan termasuk pelatihan anti-pelecehan bagi siswa dan langkah-langkah untuk memastikan "lingkungan yang ramah" bagi siswa Yahudi yang taat beragama.

Sementara itu, gugus tugas tentang bias anti-Muslim merekomendasikan tindakan termasuk langkah-langkah untuk mencegah "doxxing" siswa yang mendukung rakyat Palestina, dan klarifikasi kebijakan sekolah terhadap perundungan dan bias.

Dalam pesan yang menyertai laporan tersebut, Presiden sementara Harvard Alan Garber mendesak komunitas sekolah, membuka tab baru untuk "memperkuat hubungan kita dengan komitmen berkelanjutan untuk melibatkan satu sama lain dengan bijaksana, sopan, dan penuh kasih sayang."

Harvard mencabut jabatan "sementara" Garber pada tanggal 2 Agustus. Stearns mengatakan penggugat Harvard juga dapat mengajukan dua klaim lainnya: bahwa Harvard melanggar kewajiban kontraktual untuk menegakkan kebijakan antidiskriminasi, dan memperlakukan siswa secara tidak adil dengan tidak menegakkan kebijakan tersebut "secara adil."

Israel Palestina Antisemit Kampus Amerika