YOGYAKARYA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai bahwa ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah berkembang pesat.

Penilaian ini disampaikan dalam sambutan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) DIY dan pembukaan Grebek Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pakuwon Mall, Sleman, Rabu (7/8/2024).

"Ekonomi dan keuangan syariah di kalangan masyarakat Yogyakarta telah berkembang cukup pesat dan terinternalisasi dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat," kata Wapres.

Baca juga: Wapres Sebut Ekonomi Syariah Berkontribusi untuk Transisi Energi

Ma’ruf Amin memberikan tiga pesan strategis untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta.

Pertama, Wapres menekankan perlunya penguatan ekosistem dan sektor unggulan rantai nilai halal yang sesuai dengan keunggulan dan kekhasan Yogyakarta. "(Ada) Potensi besar dari ragam kuliner, produk fesyen batik, kerajinan kulit, serta wisata sejarah perlu semakin dikembangkan," katanya.

Kedua, dia meminta adanya kemudahan untuk usaha berprinsip syariah, seperti sertifikasi halal, rumah potong hewan dan unggas, akomodasi bersertifikat halal, serta jaminan kuliner halal di Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat).

Ketiga, Ma’ruf Amin menyoroti pentingnya inovasi dan digitalisasi dalam ekonomi syariah, terutama untuk UMKM. "Yogyakarta menduduki peringkat kedua pada Indeks Teknologi dan Komunikasi Indonesia. Infrastruktur digital yang sudah baik ini harus dimanfaatkan untuk mendukung implementasi modul UMKM industri halal berbasis digital," ucapnya.

Dia menambahkan, digitalisasi keuangan dan dana sosial syariah seperti pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan aplikasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) akan turut memperluas akses dan layanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Wapres: Pemahaman Terkait Ekonomi Syariah di Indonesia Harus Ditingkatkan

Dalam acara ini, Wapres juga menegaskan perlunya integritas ekonomi dan keuangan syariah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"KDEKS Yogyakarta agar terlibat langsung dalam sinkronisasi kebijakan di pusat dan daerah demi memastikan ketercapaian sasaran pembangunan nasional," ucapnya.

Ma’ruf Amin mengimbau, penyusunan Peta Jalan KDEKS Yogyakarta harus mengacu kepada Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2025-2029 yang sedang disusun.

Baca juga: Wapres Sematkan Tanda Kehormatan untuk 1.591 Orang Donor Darah

Ia berharap KDEKS dapat berkontribusi sebagai akselerator yang merangkul semua pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta.

"Saya juga berharap ajang Grebeg UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dapat mendukung pengembangan UMKM dan pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing sehingga memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta," ujarnya.