PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) buka-bukaan mengakui mendukung Bobby Nasution atas dasar popularitas. Ia mengatakan punya target menang di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024 nanti.

Dalam keterangan terbaru, Zulhas mengatakan bahwa Bobby Nasution banyak didukung partai politik karena populer di kalangan publik.

PAN sejak jauh hari sudah resmi mendukung dan mengusung Bobby sebagai bakal calon gubernur pada pemilihan kepala daerah Sumatera Utara, November mendatang.

"Kami mendukung Bobby dari awal, mudah-mudahan nanti semua lancar," ujar Zulhas di Medan, Rabu, 7 Agustus 2024.

Sejauh ini, Wali Kota Medan tersebut didukung sejumlah partai kuat dan besar. Di antaranya, partainya sendiri, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan yang terbaru, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Ya kalau dukungan banyak artinya populer, karena kalau takut kalah, ya dukung," kata Zulhas.

Baca Juga: Daftar Kasus Kekerasan Wartawan usai Liput Kasus Besar, Ditendang Paspampres hingga Rumah Dibakar

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wali Kota Medan, Bobby Nasution terkait kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Sebab, nama menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sempat muncul di persidangan terdakwa Abdul Gani Kasuba.

"Menurut saya, kalau ingin menegakkan hukum dengan benar, menghilangkan kesan tidak pandang bulu, seharusnya (Bobby Nasution) dipanggil paling tidak, kan Anda disebut, kan gitu, Blok Medan itu ini katanya, gitu," kata Mahfud dalam keterangan yang diterima Rabu, 7 Agustus 2024.

Mahfud berpendapat KPK tidak boleh mengabaikan munculnya nama Bobby Nasution di sidang Abdul Gani Kasuba. Dia menilai munculnya nama Bobby Nasution dan anak Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu sudah merupakan fakta persidangan, meskipun Abdul Gani Kasuba belum divonis.

Eks Menkopolhukam periode 2019-2024 ini berpendapat, tak usah takut kalau memang tidak ada kesalahan yang diperbuat. Mahfud bahkan atas inisiatif sendiri pernah mendatangi KPK agar ia diperiksa ketika ada orang-orang yang menuduhnya.

"Kalau tidak ya tidak usah takut, tidak apa-apa, kan malah gagah orang datang dipanggil. Dulu saya minta diperiksa tuh dulu oleh KPK yang kasus Kotawaringin Barat, kan ada demo di sana katanya hakim MK mendapat sekian, Pak Mahfud sekian, ada di media, saya datang ke KPK nih saya minta diperiksa," ujar Mahfud.

Mahfud pernah difitnah menerima uang lewat seorang kyai di Cirebon, bahkan difitnah menerima bayaran Rp4 miliar. Selain menyambangi kantor lembaga antirasuah, Mahfud juga mendatangi Bareskrim Mabes Polri meminta untuk diperiksa. ****