Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Lukmanul Hakim mengusulkan Pemprov DKI Jakarta menaikkan tarif Transjakarta dan PAM Jaya. Menurutnya subsidi yang diberikan Pemprov terlalu tinggi.

Hal itu disampaikan oleh Lukmanul Hakim dalam rapat paripurna untuk mengesahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Selasa (6/8/2024). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani, dan didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Misan Samsuri, dan Zita Anjani.

Mulanya, saat rapat tengah berlangsung, Hakim menyampaikan interupsi terkait nilai subsidi yang dianggapnya terlalu besar.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bapak Pj gubernur, saya ingin sampaikan, ada beberapa hal, terutama masalah tingginya subsidi," kata Hakim.

Hal pertama yang diungkapkan Hakim adalah masalah tarif Transjakarta yang dirasa perlu ada penyesuaian. Apalagi, Transjakarta jadi satu-satu moda transportasi di Jakarta yang belum menerapkan penyesuaian tarif sejak 2007 silam. Saat ini, tarif TransJakarta sebesar Rp 3.500.

"Kami menyarankan agar Transjakarta menaikkan tarifnya supaya subsidi Transjakarta bisa digunakan untuk hal lain," ungkapnya.

Selain itu, masalah yang dibahas anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini adalah soal tarif PAM Jaya untuk industri yang dinilai masih terlalu murah. Perbedaan tarif air minum untuk industri dan rumah tangga pun terbilang tak berbeda jauh.

Sebagai informasi, saat ini tarif air PAM untuk rumah tangga sederhana berkisar di angka 3.550 untuk pemakaian hingga 20 meter kubik. Sedangkan untuk industri, air bersih dibanderol dengan harga Rp 8.150 hingga Rp 12.550 untuk pemakaian hingga 20 meter kubik, tergantung jenis usahanya.

Angka ini pun dinilai masih terlalu kecil, sehingga perlu ada penyesuaian tarif khusus untuk sektor industri.

"PAM ini juga menjadi perhatian kita bersama, karena apa? Karena hari ini belum maksimal, karena tarifnya antara yang subsidi dengan industri masih sama," tuturnya.

"Tentunya yang industri bisa dinaikan, disesuaikan untuk lebih maksimal lagi air di Jakarta," imbuhnya