FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Dandhy Laksono, sutradara film "Dirty Vote," memberikan tanggapan terkait keputusan GP Ansor untuk menyiagakan 8 juta anggota Banser dalam rangka menjaga kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Menurut Dandhy, langkah ini mencerminkan potensi situasi yang akan dihadapi oleh masyarakat adat jika kelak memprotes PBNU sebagai perusahaan tambang yang dianggap mengancam ruang hidup mereka.

"Ini gambaran yang akan di hadapi masyarakat (adat) jika nanti memprotes PBNU sebagai perusahaan tambang yang mengancam ruang hidup mereka," ujar Dandhy dalam keterangannya di aplikasi X @Dandhy_Laksono (6/8/2024).

Dandhy mengibaratkan situasi ini sebagai "jerami kering menuju konflik horizontal," yang berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

"Jerami kering menuju konflik horizontal. Bye bye Pancasila dan NKRI," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Addin Jauharudin, menegaskan bahwa pihaknya akan siaga selama 24 jam untuk menjaga kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat.

Langkah ini diambil setelah kantor PBNU menjadi sasaran demonstrasi pada Jumat, 2 Agustus 2024 kemarin.

Addin menyatakan bahwa seluruh anggota Banser yang berjumlah 8 juta orang di seluruh Indonesia telah diminta untuk bersiaga jika diperlukan dalam menjaga keamanan PBNU.

Ia menekankan bahwa demonstrasi di kantor PBNU tidak diperbolehkan.

Seperti diketahui, demonstrasi dilakukan oleh sekelompok massa yang menamakan diri sebagai Aliansi Santri Gus Dur. Mereka menuntut beberapa hal, termasuk pengunduran diri Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.

PBNU menuding bahwa aksi demonstrasi tersebut didalangi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Suleman Tanjung, menuduh bahwa massa demonstran digerakkan oleh sejumlah kader PKB.

PBNU menuding bahwa aksi demonstrasi tersebut didalangi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Suleman Tanjung, menuduh bahwa massa demonstran digerakkan oleh sejumlah kader PKB.

Ketegangan antara PBNU dan PKB meningkat setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H. Pansus ini disahkan oleh Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, yang juga merupakan Ketua Umum PKB.

(Muhsin/fajar)