PIKIRAN RAKYAT - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London mengeluarkan imbauan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Inggris Raya dan Irlandia, usai pecahnya perusuhan di The Black Country.

Sehubungan dengan terjadinya kerusuhan pada Jumat 2 Agustus 2024 di Sunderland serta kemungkinan terjadinya rencana aksi serupa di kota lain, KBRI London pun mengeluarkan sejumlah imbauan kepada seluruh WNI yang berada Inggris Raya dan Irlandia.

"Mempertimbangkan urgensi serta meningkatkan kewaspadaan, khususnya jika harus bepergian atau beraktifitas di luar rumah," kata KBRI London, Minggu 4 Agustus 2024.

"Mengikuti petunjuk dan arahan otoritas setempat, serta terus memantau komunikasi di media sosial KBRI London dan komunitas WNI setempat," ujarnya menambahkan.

KBRI London juga mengimbau WNI di Inggris Raya dan Irlandia untuk menghindari kerumunan massa dan tempat-tempat yang berpotensi sebagai tempat pengumpulan massa atau kelompok demonstran.

Dalam keadaan darurat, WNI diminta untuk hubungi 112 atau 999, atau hotline kekonsuleran KBRI London +447795105477 dan +447425648007.

Kerusuhan sayap kanan di Sunderland, Inggris menyebabkan kelompok warga bentrok dengan polisi pada Jumat 2 Agustus 2024 menyusul serangan penikaman yang fatal di Southport awal pekan ini.

Ketegangan meningkat dengan pelemparan bebatuan dan kaleng-kaleng ke arah polisi dalam kerusuhan di depan sebuah masjid di Jalan Raya St. Mark. Kekerasan semakin menjadi ketika petugas berusaha memukul mundur para demonstran, yang beberapa di antaranya mengenakan masker.

Kepolisian Northumbra meminta warga untuk menghindari area kerusuhan karena tong-tong bir juga dilemparkan ke arah petugas. Di saat bersamaan, para demonstran menyerukan kalimat "Jalan Siapa, Jalan kita" ketika kerusuhan menyebar di seluruh kota.

Para demonstran juga menyasar sejumlah mobil yang berada di pusat kota Sunderland, dimana sebuah mobil dibalikkan dan dibakar yang menunjukkan kekacauan lebih parah.

Kerusuhan terjadi menyusul kekacauan di Hartlepool pada Rabu malam, yang oleh Kepolisian Cleveland dikaitkan dengan protes seputar serangan di Southport yang mengakibatkan kematian tiga anak di Merseyside pada Senin.

Walikota North East Kim McGuinness menyatakan kekecewaannya atas kekerasan tersebut.

“Jangan salah, jika respons Anda terhadap tragedi tersebut adalah dengan melakukan kekerasan, menganiaya orang lain, menyerang polisi, dan merusak properti, maka Anda tidak menyuarakan apa-apa selain premanisme,” ujarnya.

"Anda tidak berbicara mewakili Sunderland. Anda tidak berbicara mewakili wilayah ini," ucap Kim McGuinness.

Secara bersamaan, 200 pengunjuk rasa anti-rasis berkumpul di luar Masjid Abdullah Quilliam di Liverpool, menyusul rumor adanya protes sayap kanan. Kelompok itu meneriakkan "Katakan dengan keras, katakan dengan jelas: Pengungsi diterima di sini."

Polisi di seluruh negeri telah diminta untuk melindungi masjid dan tempat tinggal bagi pencari suaka ketika negara bersiap untuk setidaknya 19 demonstrasi sayap kanan dalam beberapa hari mendatang.

Seruan untuk meningkatkan keamanan dari para pemimpin masyarakat muncul menyusul demonstrasi kekerasan yang menyebar dari Southport ke kota-kota, termasuk London, Hartlepool, Manchester dan Aldershot setelah penikaman fatal di klub liburan anak-anak.

Kerusuhan meningkat ketika rumor tak berdasar yang beredar di dunia maya mengklaim bahwa tersangka pembunuhan adalah seorang Muslim, menyebabkan serangan terhadap masjid-masijd di Southport dan Hartlepool pada Selasa dan Rabu.

Tersangka diidentifikasi pada Kamis sebagai Axel Rudakubana, 17.

Demonstrasi tersebut juga menyebabkan tempat tinggal bagi para pencari suaka di Manchester dan Aldershot menjadi sasaran para pengunjuk rasa yang mengacungkan plakat dengan pesan yang berbunyi: "Deportasi mereka, jangan dukung mereka" dan "Tidak ada apartemen untuk imigran ilegal."

Sebagai tanggapan atas kekacauan di beberapa kota di seluruh negeri setelah insiden penikaman, Perdana Menteri Keir Starmer mengadakan pertemuan darurat pada Kamis dengan para pemimpin polisi di Downing Street dan mengumumkan pembentukan unit gangguan kekerasan nasional yang baru.***