Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan seluruh kebijakan Presiden harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Sehingga, bukan langsung meminta maaf kepada rakyat jelang masa akhir jabatannya.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta ton.

"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Hasto di Halaman Masjid At Taufiq, depan Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8) malam.

Politisi asal Yogyakarta ini pun menegaskan, berbagai kebijakan Presiden Jokow Widodo (Jokowi) harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.

"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf atas segala salah dan khilaf dalam menjalankan amanah sebagai Presiden RI yang diungkapkannya saat acara Dzikir dan Doa Kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/9) malam.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mengatasnamakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk memohon maaf di hadapan ribuan undangan pada acara pembuka yang memulai rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan menjelang HUT ke-79 RI tersebut.