JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menganggap Presiden Joko Widodo mestinya mempertanggungjawabkan kebijakannya pada rakyat ketimbang meminta maaf.

Ia kemudian mempertanyakan langkah pemerintah untuk melakukan impor 5,15 juta ton beras tahun ini.

“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (4/8/2024).

Baca juga: Minta Maaf Saat Acara Zikir Nasional, Jokowi: Saya Manusia Biasa, Tidak Sempurna

Ia menganggap, selama ini pemerintah tidak benar-benar terbuka dengan data impor beras.

Hal-hal itu membuat PDI-P kerap mengkritisi langkah untuk terus melakukan impor.

“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras, sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” sebut dia.

Adapun Jokowi meminta maaf pada masyarakat atas kesalahan dan kekurangannya selama menjabat bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Baca juga: Jokowi Minta Maaf, PKB Ingatkan Janji Harus Ditepati

Permintaan maaf disampaikan saat memberikan sambutan di acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

“Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak," ucap Jokowi.

"Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah, Kerajaan Langit dan Bumi serta apa pun yang ada di dalamnya, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.