PIKIRAN RAKYAT - Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama dan polisi berjaga di depan Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024. Mereka berjaga karena ada aksi unjuk rasa dari Aliansi Santri Gus Dur.

Massa Aliansi Santri Gus Dur tiba di depan kantor PBNU sekitar pukul 14.48 WIB. Mereka membawa spanduk yang menuntut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mundur dari jabatan mereka.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Koordinator Aksi Aliansi Santri Gus Dur, Solihin, mengatakan mereka mendesak Gus Yahya dan Saifullah Yusuf mundur karena PBNU terlibat dalam politik praktis.

"Yang katanya tidak berpolitik praktis tapi justru kami dipertontonkan dengan keputusan PBNU membentuk tim investigasi. Itu adalah offside pelanggaran secara aktual," kata Solihin.

Massa aksi juga menuntut Gus Yahya dan Saifullah Yusuf mundur karena dinilai tidak adil dalam pemecatan kader NU yang ke Israel. Solihin menyatakan Gus Yahya dan Saifullah Yusuf harus memberikan keteladanan dengan mengundurkan diri.

“Gus Yahya ini tidak melakukan keadilan dalam konteks kader Nahdlatul Ulama ke Israel dipecat. Sementara dia sendiri tidak dipecat. Harusnya dia memberikan keteladanan tanpa harus dipecat harus mundur. Kalau 5 kader Nahdlatul Ulama ke Israel dipecat,” tutur Solihin.

Solihin juga meminta PBNU kembali fokus pada keumatan, keagamaan, dan sosial. Ia mengharapkan PBNU mendorong Pansus Angket Haji 2024 yang telah dibentuk oleh DPR RI.

“Harusnya Gus Yahya kembali kepada keumatan, keagamaan, sosial. Pansus haji yang harusnya didorong karena itu mencederai rasa keadilan seluruh umat, bukan mencampuri kembali lagi politik praktis,” ujarnya.

Aliansi Santri Gus Dur menuntut lima hal.

Meminta Ketum dan Sekjen PBNU Mundur. Meminta PBNU segera melaksanakan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU. Meminta PBNU untuk Menindak Tegas Oknum Pengurus yang diduga Membelokkan Sejarah NU. Meminta PBNU untuk Mendukung Pansus Haji yang dilakukan Oleh DPR RI untuk melakukan upaya Perbaikan dan Pembenahan Haji di Indonesia. Meminta Keadilan dan tidak ada diskriminasi atas tindakan semu.

“Kepemimpinan Gus Yahya sudah melenceng dari keputusan organisasi dalam hal ini adalah hasil Muktamar,” ucap Solihin.***