PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus, menduga permohonan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya hanyalah sandiwara. Menurut Deddy, Jokowi sering mengatakan hal yang tidak sinkron dengan perasaan, pikiran, dan tindakannya.

"Jadi saya gak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf," kata Deddy kepada wartawan, Jumat 2 Agustus 2024.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus.

Deddy menyarankan, jika Jokowi serius meminta maaf kepada rakyat, maka cabutlah semua aturan yang memberatkan rakyat.

Ia menambahkan, gunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan di lembaga-lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan.

"Jangan omong-omong saja. Batalkan itu usulan DPA, pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi UU TNI-POLRI. Kalau hal-hal itu dilakukan, baru kita percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat," tuturnya.

"Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orba," ujarnya.

Jokowi memohon maaf karena tidak selalu bisa menyenangkan dan memenuhi keinginan semua pihak dalam setiap kebijakannya. Mewakili Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jokowi merasa perlu meminta maaf atas segala kesalahan dalam menjalankan amanah sebagai kepala negara.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Dzikir dan Doa Kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis malam, 1 Agustus 2024.

"Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian, Saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan Kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya," kata Presiden Jokowi.

"Atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujarnya lagi.***