FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai mendapat jabatan komisaris di sejumlah BUMN. Hal itu menjadi sorotan dan kritikan tajam dari berbagi pihak.

Terkait hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan, mereka yang ditunjuk menjadi komisaris di BUMN pasti sudah dicek pengetahuannya.

"Yang pertama begini, ya. Pertama Pak Erick itu, berdasarkan pengalaman saya sebagai eks [komisaris] Angkasa Pura, Pelindo dan Peti Kemas, itu tidak gampang orang itu jadi komisaris. Karena kita dipanggil, dicek pengetahuannya apa, dikasih tahu, kemudian orang itu baru diambil kesimpulan bisa duduk di situ atau tidak," kata Ngabalin dilansir dari kumparan, Jumat (2/8/2024).

Dia mengatakan, mereka yang menjadi komisaris BUMN adalah orang yang diketahui kapasitas, kapabilitas, dan pengalamannya.

"Jadi jangan banyak yang sakit kalau Tim Prabowo-Gibran yang duduk [komisaris BUMN]. Kan, baru sedikit, butuh beberapa lagi banyak, kan, itu," ungkapnya.

Dia juga mengklaim bahwa Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam penentuan mereka sebagai komisaris BUMN. Penunjukan komisaris murni dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"Ya, Pak Erick ambil keputusan, di sidang kabinet disampaikan ke Bapak Presiden. Dari pengalaman saya itu seperti itu prosesnya, maka saya confident kasih tahu ke teman-teman semua. Tak ada sembunyi-sembunyi itu lah," ujarnya.

Ngabalin mengklaim komisaris yang saat ini menjadi sorotan memiliki kapasitas yang baik dan pantas, terlepas dikenal sebagai orang dekat Prabowo.

"Ya, pasti. Saya tahu betul. Karena pasti dia akan melewati hal tadi dan dia mewakili pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Jadi saya mengerti," tandasnya. (bs-sam/fajar)