FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, kembali mengomentari kebijakan pemerintah terkait pemberian konsesi tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas).

Komentar ini muncul setelah pertemuan antara Remaja Masjid dan Presiden Jokowi, di mana ada sinyal bahwa Remaja Masjid akan diberi kesempatan untuk mengelola tambang.

Adi Prayitno menilai bahwa langkah ini adalah peluang yang baik bagi umat Islam untuk terlibat dalam pengelolaan tambang di Indonesia.

"Nah, keren ini. Umat Islam mesti dapat jatah kelola tambang juga," ujar Adi dalam keterangannya di aplikasi X @Adiprayitno_20 dikutip pada Jumat (2/8/2024).

Adi mengajak berbagai Ormas Islam, termasuk yang lebih kecil seperti majlis taklim, untuk turut serta dalam mengajukan permohonan konsesi tambang.

"Ayo berlomba-lomba minta jatah tambang. Jangan ormas besar terus. Yang kecil pun mesti kebagian, termasuk majlis taklim juga mesti dapat jatah tambang. Biar Makin menyala ini abangku," tandasnya.

Sebelumnya, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) mengadakan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (31/7/2024).

Ketua Umum BKPRMI, Said Aldi Al Idrus, menyatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi dengan Presiden.

Said Aldi Al Idrus mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan tambang.

Namun, Said menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada tawaran langsung dari Presiden mengenai izin tambang bagi BKPRMI. Saat ini, BKPRMI masih mempelajari regulasi terkait pengelolaan tambang sebelum memutuskan untuk terlibat lebih jauh.

Dia berharap bahwa pemberian izin tambang kepada ormas dapat meningkatkan kemandirian ormas keagamaan.

(Muhsin/fajar)