FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengimbau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menghindari konflik dan bekerja sama sesuai dengan tugas masing-masing.

Pernyataan ini disampaikan Wapres saat berada di Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, setelah menghadiri Pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXI Tahun 2024 di Kampus IPDN, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Sebaiknya memang tidak terjadi konflik ya, seharusnya bekerja sama dengan baik dan dengan tugas masing-masing. PBNU tetap pada pembangunan keumatan, PKB pada politik sebetulnya," ujar Wapres.

Ma'ruf Amin, yang pernah menjadi Ketua Tim Lima Pembentukan PKB dan Ketua Dewan Syuro PKB, menegaskan bahwa hubungan antara PBNU dan PKB seharusnya aspiratif, kultural, dan historis tanpa adanya hubungan struktural.

"Saya dahulu Ketua Tim Lima pembentukan PKB, saya Ketua Dewan Syuro pertama sebelum Gus Dur itu 'kan saya. Jadi, sebenarnya hubungan PBNU dengan PKB itu aspiratif, kultural, dan historis, tidak ada hubungan struktural," jelasnya.

Menurut Wapres, PKB seharusnya mengemban aspirasi warga NU dalam berpolitik tanpa saling mengintervensi, sehingga masing-masing organisasi memiliki independensi.

"Jadi, tidak saling mengintervensi, jadi dia memiliki independensi," tambah Wapres.

Ma'ruf Amin merasa heran atas konflik yang terjadi saat ini karena baik PBNU maupun PKB memiliki tugas yang berbeda. Dia berharap kedua pihak bisa fokus pada tugas masing-masing untuk menghindari konflik.

"Jadi, kalau terjadi 'korslet' itu memang agak aneh juga 'kan begitu karena memang tugasnya beda. Oleh karena itu, kita harapkan sudahlah jangan sampai terjadi lagi masing-masing berada di jalurnya masing-masing, fokus masing-masing tugasnya sehingga tidak terjadi konflik," tegas Wapres.

Sebelumnya, pada Jumat (26/7), Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan bahwa PBNU sedang mendiskusikan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengembalikan PKB ke NU. Hal ini disebabkan oleh pernyataan elite PKB yang dianggap ahistoris dan mengindikasikan adanya upaya untuk menjauhkan PKB dari sejarah pendiriannya.

Pada Minggu (28/7), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta, bahwa akhir-akhir ini terdapat artikulasi-artikulasi yang sangat frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB. (*)