Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai mampu melawan apapun termasuk penggunaan hukum sebagai alat politik untuk menjerat kadernya. Karena itu, Megawati pun dinilai bisa mengatasi masalah hukum yang sedang mendera Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

“Kepemimpinan Megawati sudah teruji termasuk sejauh mana PDI Perjuangan mampu menumbangkan ‘monster’ (kekuasaan),” kata pakar hukum tata negara Feri Amsari saat dihubungi, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Kendati Feri tidak menjelaskan sosok “monster” yang dimaksud, dia menyinggung PDI Perjuangan sebagai partai yang membawa Presiden Joko Widodo ke puncak kekuasaan saat ini. Karena itu, PDI Perjuangan dinilai bisa mengatasi kekuasaan yang menggunakan instrumen hukum sebagai alat untuk membungkam karena mengerti betul sosok Jokowi yang telah memimpin Indonesia dalam 10 tahun terakhir.

"Karenanya, ‘monster’ yang mengabaikan penegakan hukum itu menjadi tanggung jawab PDI Perjuangan pula melawannya, bahkan memusnahkannya,” tambah Feri.

Feri menambakan, bentuk perlawanan Jokowi terhadap PDI Perjuangan sangat nyata. Buktinya, Jokowi kerap menggunakan perangkat hukumnya untuk menyasar kader PDI Perjuangan.

"Sebagai partai yang sah dan menghormati konstitusi, PDI Perjuangan positif saja soal penegakan hukum di Indonesia karena kita merupakan negara hukum," kata Feri.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menegaskan, PDI Perjuangan harus berani untuk menegakkan hukum dan keadilan di negara ini. Apalagi PDI Perjuangan merupakan partai besar dan berpengaruh di Indonesia.

"Selama 9 tahun sebelum berpisah dengan Jokowi, ingin menunjukkan kepada publik bahwa sebagai partai yang berpengaruh sehingga ingin mendatangi Kapolri bila Hasto tersangka.

Ujang mengerti mengapa Megawati mengeluarkan pernyataan yang membela Hasto. Pasalnya, Megawati tidak ingin PDI Perjuangan mengalami guncangan. Karena itu, bila penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak benar, maka tentu harus dikritik bersama-sama.

"Kita tahu bahwa langkah Megawati untuk melindungi Hasto karena merupakan Sekjen PDI Perjuangan. (Hasto) Tahu betul dapur-dapur partai, sehingga, (pernyataan Megawati) itu tidak salah karena ini menyangkut partai," kata Ujang.

Berdasarkan semua itu, kata Ujang, PDI Perjuangan harus berani menghadapi hukum yang menyasar Hasto itu. Apalagi seperti diungkap intelektual Muhammadiyah lulusan Harvard, Sukidi bahwa pemimpin populisme otoriter menjadikan hukum sebagai pembenar atas tindakannya. Seolah-olah sesuai kaidah hukum, padahal hanya pembenaran atas ambisi kekuasaannya.

"PDI Perjuangan selaku partai yang berkuasa sebelum menjadi berlawanan dengan Jokowi, tentu merasakan apa yang saat ini mereka hadapi," tandas Ujang.
 
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan akan mendatangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jika Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditangkap aparat penegak hukum. Kendati tidak menyebutkan lembaga penegak hukumnya, Hasto sempat diperiksa Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong pada awal Juni 2024.

Kemudian, KPK sempat memeriksa Hasto sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku. Bahkan, staf Hasto, Kusnadi dan 4 orang lainnya telah dicegah KPK ke luar negeri. (ebs)