JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI tentang kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum.

Penandatangan dilakukan langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung) Reda Manthovani dan Komandan Puspom (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Djaka Yusri Nuryanto di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (30/7/2024).

Adapun kerja sama ini melingkupi bidang pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi, koordinasi teknis dalam pelaksanaan penyidikan perkara-perkara koneksitas.

Baca juga: Kejagung Sita 2.254 Ton Gula dari PT SMIP Terkait Dugaan Korupsi

"Tukar menukar informasi di sini dalam rangka tadi untuk menegakkan hukum, di mana Puspom TNI memerlukan untuk tindak lanjut mengenai penelusuran data, atau profiling seseorang, kami saling support," ujar Reda.

"Begitu juga dengan kami kejaksaan, memerlukan data atau informasi yang dimiliki oleh TNI yang memamg ada kaitannya dengan penegakan hukum, kita bisa saling (bertukar)," sambungnya.

Lebih lanjut, kerja sama ini dalam rangka penegakan hukum bersama antara Puspom TNI dan Kejaksaan.

Selain itu, kerja sama kedua lembaga juga dilakukan dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Baca juga: Profil Ujang Iskandar, Anggota DPR Fraksi Nasdem yang Ditetapkan Tersangka oleh Kejagung

Menurut Reda, terkait terbukanya pintu kerja sama lain, dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing institusi.