FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak merotasi para pejabat di daerah selama Pilkada 2024 berlangsung.

Langkah ini diambil agar pejabat TNI dan Polri di daerah dapat melakukan pengamanan pilkada sesuai dengan anggaran dan perencanaan yang telah dibuat.

"Supaya apa yang telah direncanakan, anggaran yang sudah disiapkan ini bisa di-manage dengan baik," kata Hadi saat memberikan sambutan dalam acara rapat koordinasi kesiapan Pilkada 2024 di Bali, Selasa, dikutip dari ANTARA.

Hadi juga meminta Kejaksaan Agung untuk tidak merotasi jajarannya di seluruh wilayah, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), karena mereka harus menangani penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

Menurut Hadi, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah untuk digunakan dalam kepentingan pilkada. Dana tersebut dapat digunakan untuk penyediaan fasilitas pemilu seperti tempat pencoblosan, kantor operasional KPU dan Bawaslu, serta kepentingan posko pencoblosan.

Dana itu juga digunakan oleh jajaran TNI dan Polri di daerah untuk kepentingan pengamanan pilkada. Dengan sokongan dana tersebut, Hadi yakin TNI dan Polri akan lebih terbantu dalam menjalankan tugas seperti pengamanan pencoblosan, pengawasan selama masa kampanye, hingga mendistribusikan logistik pilkada.

Hadi juga mengingatkan aparat dan pejabat pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana tersebut dengan efisien dan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan Pilkada 2024. (*)