FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menghormati keputusan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang menerima pengelolaan tambang dari pemerintah karena keputusan tersebut independen dan mandiri.

Menurut Saleh, PP Muhammadiyah telah melakukan kajian mendalam dan mendengar masukan dari para ahli sebelum memutuskan. Dia meyakini bahwa organisasi keagamaan tersebut akan berhati-hati dalam membuat keputusan terkait isu tambang yang menyita perhatian publik. "Biasanya kalau sudah diputuskan, akan dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab," ujar Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Saleh, yang juga mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, menyatakan bahwa keputusan menerima konsesi tambang sangat wajar karena Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang telah berjuang untuk bangsa sejak masa penjajahan. Muhammadiyah mengelola ribuan sekolah, ratusan perguruan tinggi, rumah sakit, mesjid, dan berbagai amal usaha lainnya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Agak aneh kalau ada orang yang meragukan kemampuan Muhammadiyah. Dengan jumlah perguruan tinggi yang begitu banyak, Muhammadiyah memiliki para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Mereka banyak juga yang berlatar belakang pendidikan luar negeri," kata Saleh.

Saleh menegaskan bahwa jika Muhammadiyah dipercaya mengelola tambang, pengelolaan tersebut akan dilakukan oleh persyarikatan, bukan individu untuk kepentingan perseorangan. Kemaslahatan yang akan diperoleh pasti untuk umat dan masyarakat.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan pokok untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak.

"Muhammadiyah siap menerima izin pengelolaan tambang itu karena pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak," ujar Haedar Nashir saat konferensi pers di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (28/7).

Haedar menambahkan bahwa Muhammadiyah menyadari bahwa usaha tambang maupun usaha-usaha lain memiliki problem sosial dan lingkungan. Namun, setelah dikaji, dapat disimpulkan bahwa pertambangan juga memiliki peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak. (*)