FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan dukungannya terhadap proses penelusuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kecurangan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Dikti-Ristek) Kemendikbudristek, Abdul Haris, menyampaikan komitmen tersebut setelah KPK melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lingkungan pendidikan tinggi guna menjaga transparansi dan integritas.

“Kami meminta kepada panitia yang menangani langsung untuk bisa memberikan akses informasi dan tentu data-data yang diperlukan oleh KPK, karena kami juga perlu memastikan bahwa tahapan penerimaan mahasiswa baru, baik yang tes maupun mandiri ini benar-benar dijalankan secara akuntabel dan sesuai,” katanya pada konferensi pers Kemendikbudristek dan KPK terkait sidak proses PMB di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta, Selasa, dikutip dari ANTARA.

Abdul Haris juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan imbauan serupa dalam setiap pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek untuk senantiasa menjaga akuntabilitas, transparansi, serta bebas kepentingan dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Selain itu, Abdul Haris menegaskan akan mengevaluasi sekaligus menindaklanjuti berbagai temuan hasil sidak KPK nantinya guna menjaga kepercayaan publik terhadap Kemendikbudristek.

Sebagai informasi, KPK menyidak empat tempat di lingkungan pendidikan tinggi, yaitu Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) dan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, serta dua perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan sidak tersebut berawal dari banyaknya aduan masyarakat, salah satunya di media sosial, yang menduga adanya kecurangan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. (*)