JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membolehkan aborsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam Pasal 116 disebutkan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan, kecuali ada indikasi kedaruratan medis, merupakan korban tidak pidana perkosaan atau tidak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan.

Pasal 116 berbunyi, "setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana”.

Kemudian, pemerintah menjelaskan bahwa indikasi kedaruratan medis yang dimaksud adalah mengancam kesehatan ibu atau janin mengalami cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga kesempatan hidup kecil jika dilahirkan.

Baca juga: Jokowi Teken Aturan Turunan UU Kesehatan, Atur Penjualan dan Iklan Rokok

Pada Pasal 122 juga diatur bahwa aborsi hanya bisa dilakukan atas persetujuan perempuan hamil dengan persetujuan suaminya, kecuali korban tidak pidana perkosaan dan tidak pidana kekerasan seksual lainnya.

Sementara itu, bagi korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya, pemerintah mengatur bahwa harus ada surat keterangan dari penyidik tentang adanya dugaan perkosaan atau kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan.

Pada Pasal 118 juga disebutkan bahwa harus ada surat keterangan dari dokter tentang usia kehamilan sesuai kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

Kemudian, Pasal 120 mengatur, mengenai adanya tim pertimbangan dan dokter yang memutuskan apakah perlu dilakukan aborsi karena adanya indikasi kedaruratan medis atau kehamilan karena tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan sesual lainnya.

Baca juga: Pemerintah Hapus Sunat Perempuan dalam PP Kesehatan

Pemerintah melalui PP Nomor 28 Tahun 2024 juga mengatur bahwa pelayanan aborsi hanya boleh dilakukan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi sumber daya kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh menteri.

Selain itu, aborsi hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis yang sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Pada Pasal 123 mengatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan harus memberikan pendampingan dan konseling sebelum aborsi dilakukan.

Namun, PP tersebut juga mengatur bahwa korban tindak pidana perkosaan dan tindak pidana seksual lainnya boleh memutuskan tidak melakukan aborsi. Terhadap mereka harus diberikan pendampingan selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.

Baca juga: Poin PP No 28/2024 yang Diteken Jokowi, Atur soal Penjualan Rokok, Aborsi, dan Dokter Asing

Sebagaimana diberitakan, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memang mengatur mengenai aborsi pada Pasal 60.

Adapun salinan UU ini diterima Kompas.com dari anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Dia mendapatkan salinan tersebut dari Ketua Panja RUU Kesehatan, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).