JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan, posko pengaduan terhadap prajurit yang tidak netral saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan tetap diaktifkan.

Sebagaimana diketahui, pendaftaran pasangan calon peserta pilkada akan dimulai sejak 27-29 Agustus 2024.

"Tetap (ada posko pengaduan). Pileg (pemilihan legislatif), pilpres (pemilihan presiden), maupun nanti pilkada, itu kan namanya Gakkumdu, itu kan Penegakan Hukum Terpadu," ujar kata Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (30/7/2024).

Baca juga: Tak Setuju UU TNI dan Polri Direvisi, Megawati: Kok Sekarang Disetarakan?

Bambang menyebutkan, personel Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI juga akan dikerahkan dalam posko tersebut.

Selain itu, ia menyebut bahwa posko pengaduan itu dibuat dalam rangka antisipasi adanya tindakan anggota yang tak netral saat pilkada.

"Itu kan dari TNI melalui Puspom TNI akan menempatkan personel di situ, tetap itu. Karena siapa tahu kan, ya kita antisipasi saja, karena kalau kita kan penegakan pada TNI-nya. Makanya, kita tempatkan POM TNI di situ," ujarnya.

Diketahui, TNI juga membentuk posko pengaduan netralitas prajurit dan aparatur sipil negara (ASN) TNI saat pelaksanaan Pilpres dan Pileg lalu.

Baca juga: Soal Dugaan Keterlibatan Oknum TNI Bakar Rumah Jurnalis di Karo, Puspom: Sedang Penyelidikan

Posko itu diresmikan demi menjaga netralitas anggota TNI. Peresmian saat itu dilakukan pada Senin (20/11/2023).