JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta aparat TNI-Polri juga melakukan pengamanan usai pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Permintaan itu disampaikan Hadi saat membuka “Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara” di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/7/2024).

Hadi mengatakan itu karena ada kemungkinan terjadi sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tetap kita menjaga, tidak lengah TNI dan Polri ketika terjadi sidang di MK nantinya, di wilayah juga harus siap. Harus siap mengamankan,” kata Hadi, dipantau dari Youtube Kemenko Polhukam, Selasa.

Baca juga: TNI Tetap Aktifkan Posko Pengaduan Netralitas Prajurit saat Pilkada

“Karena sepertinya dari pengalaman sebelum-sebelumnya, kita biasanya punya calon yang didukung habis-habisan dan tidak siap kalah. Yang tidak siap kalah ini harus kita antisipasi,” tutur Menko Polhukam.

Hadi meminta aparat keamanan turun ke lapangan untuk mengantisipasi potensi konflik saat proses sengketa.

“Mengantisipasi kemungkinan yang terjadi, ‘api kecil’ harus kita padamkan dengan humanis. Tidak usah dengan keras. Bahasanya juga bahasa halus untuk bisa memadamkan api tersebut,” kata Hadi.

Hadi meyakini, aparat TNI-Polri profesional dalam mengamankan jika konflik terjadi.

Baca juga: PDI-P dan Golkar Jajaki Kerja Sama Pilkada Kabupaten Bogor, Usung Jaro Ade-Kang Mus

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, Pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan di 545 daerah pada 27 November 2024.

“Yang terdiri dari 37 provinsi, satu provinsi, DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), sudah melaksanakan. Dan 508 kabupaten/kota, dengan empat kabupaten/kota sudah atau tidak melaksanakan karena nanti dipilih langsung oleh gubernur,” kata Hadi.