M. Isa | Senin, 29/07/2024 18:00 WIB

RADARBANGSA.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan keberadaan pendamping desa untuk mewujudkan pemerintahan berbasis masyarakat di tingkat desa.

“Di dalam proses pembangunan desa, sebuah keniscayaan partisipasi warga masyarakat desa harus dikedepankan,” kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Pasuruan, Jawa Timur, Minggu, 28 Juli 2024.

“Tanpa partisipasi masyarakat desa, kita tidak akan bisa mengawal dana desa yang sudah sangat luar biasa besarnya yang dialokasikan ke desa,” sambungnya.

Gus Halim mengatakan, salah satu penggerak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa adalah para pendamping desa. Sehingga hari ini tidak bisa dikatakan bahwa tenaga pendamping desa memiliki spesifikasi keahlian. Menurutnya, pendamping desa memiliki keahlian yang general untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan.

“Sehingga kadang-kadang kita menyadari, dengan keterbatasan para pendamping desa, tapi kita selalu menuntut agar pendamping desa seperti malaikat, diminta tolong apa saja harus bisa,” ujarnya.

Lebih lanjut Gus Halim mengatakan, dalam setiap Kementerian atau Lembaga, pasti ada pilar penopang utama. Di Kemendes PDTT, pilar penopang utamanya ada tiga. Pertama adalah menteri, kemudian birokrasi dan yang ketiga adalah pendamping desa.

“Tiga pilar ini harus betul-betul bersinergi, birokrasi menteri dan pendamping desa,” tukasnya.