PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menuding lahirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 bertujuan untuk menyerang PBNU.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membantahnya. Cak Imin menjelaskan bahwa Pansus Angket Haji 2024 tak ada hubungannya dengan PBNU dan PKB.

Hal itu disampaikannya melalui akun X miliknya, @cakimiNOW.

"Enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!" katanya, Senin, 29 Juli 2024.

Melalui cuitannya itu, Cak Imin menjelaskan bahwa Pansus Angket Haji 2024 lahir dari Komisi VIII DPR untuk menyelidiki dugaan penyelewengan visa haji.

“Pansus Angket Haji berawal dari Komisi VIII yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai,” ujarnya.

“Ketertutupan Kemenag membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket,” ucapnya melanjutkan.

Oleh karena itu, Cak Imin menegaskan bahwa Pansus Angket Haji 2024 murni urusan pekerjaan.

Tudingan PBNU itu juga dibantah oleh anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq. Ia memastikan bahwa Pansus Angket Haji lahir untuk memperbaiki manajemen haji.

"Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama," tuturnya.

PBNU pun seharusnya berterima kasih atas lahirnya Pansus Angket Haji. Sebab, nantinya, warga NU juga bisa menikmati perbaikan pelayanan haji.

"Pansus haji itu formal, resmi dan konstitutif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU," katanya.

Pada Minggu, 28 Juli 2024 lalu, Yahya Cholil mengaku heran dengan Pansus Angket Haji 2024. Menurutnya, pembentukan Pansus Angket Haji 2024 tidak memiliki dasar yang kuat.

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," tuturnya.

Dengan begitu, ia menilai Pansus Angket Haji berkaitan dengan posisi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang juga merupakan adiknya.

Tak hanya itu, Yahya Cholil juga menilai keberadaan pansus tersebut berkaitan dengan masalah lain yang tak ada hubungannya dengan haji.

"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan," katanya.***