FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengambil alih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal itu menuai sorotan.

Pegiat Media Sosial Hisyam Mochtar mengingatkan komitmen PBNU. Agar tidak terlibat dalam politik praktis.

“Apa udah lupa pernah bilang, PBNU tak mau terlibat politik praktis?” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Senin (29/7/2024).

Itu diungkapkan Hisyam menanggapi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Saifullah Yusuf atau yang lebih dikenal dengan Gus Ipul. Ia bilang Gus Ipul sebelumnya mengatakan PBNU tidak terlibat politik praktis.

“Lain di bibir lain di hati,” ucapnya.

Sebelumnya Gus Ipul memang blak-blakan akan menggodok Pansus dimaksud.

"Pansus itu bakal disebut sebagai Tim Lima yang bekerja untuk meluruskan sejarah PKB," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (26/7/2024), dikutip dari ANTARA.

Menurut Gus Ipul, NU adalah pemilik sah dari partai politik yang saat ini dipimpin oleh Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar.

PBNU merasa perlu mendiskusikan pembentukan Tim Lima untuk menangani permasalahan ini.

"PBNU sedang berdiskusi, jika diperlukan, pembentukan Tim Lima akan segera dilakukan," katanya.

Gus Ipul menilai bahwa para elite PKB sering kali membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai awal berdirinya PKB. Ia bahkan menduga ada upaya sistematis dari para elite PKB untuk menjauhkan partai tersebut dari struktural NU.

"Langkah ini diambil setelah melihat pernyataan elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa PKB didirikan oleh struktur PBNU mulai dari pusat hingga cabang dan ranting pengurus NU. Tanpa keterlibatan struktur NU, PKB tidak akan pernah terbentuk.

Selain itu, Gus Ipul mengkritisi beberapa pernyataan elite PKB yang menganggap bahwa PBNU tidak perlu didengarkan. Menurutnya, tanpa mendengarkan PBNU, PKB terbukti gagal dalam pemilihan presiden beberapa waktu lalu.

Adapun saat jelang Pemilihan Presiden kemarin, Gus Ipul mengatakan PBNU tidak boleh terlibat politik praktis.

Namun, larangan itu harus ditempatkan dalam konteks yang pas.

“Harus diartikan pas. Saya sependapat asal ditempatkan dalam konteks yang pas. Jangan yang bias. Kalau bisa nanti akhirnya jadi kontroversi,” kata Gus Ipul kepada wartawan usai membuka pameran “Pesona Batik Indonesia” di Hotel Shangri-la, Surabaya, Kamis (13/12/2023).

Gus Ipul menjelaskan politik NU ada ranahnya. Yakni, ada politik kithah, politik empiris. Politik empiris yang dimaksud adalah NU tidak bisa membiarkan yang namanya aspirasi di kalangan warga NU itu kepentingan-kepentingan politis, apakah itu pemilihan gubernur, pemilihan legislatif atau masalah-masalah lain.

“Jadi dalam arti organisasi memang tidak boleh untuk bermain politik. Tetapi dalam rangka mengarahkan agar pilihan warga NU tidak salah itu merupakan satu kewajiban tokoh-tokoh, karena ulama dan kiai juga ditunggu oleh umatnya,” ujarnya.
(Arya/Fajar)