FAJAR.CO.ID, JAKARTA --Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, turut memberikan komentarnya terkait isu Muhammadiyah yang disebut akan menerima konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah.

Ia menyoroti bahwa meskipun Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sering berbeda pandangan soal isu-isu keagamaan, dalam urusan tambang, mereka bisa bersatu.

"Perkembangan mutakhir civil society kita. Soal qujut, tahlilan, ziarah kubur, dan penetapan hari raya idhul fitri boleh beda (kadang), tapi urusan tambang bisa padu. Menyala terus abangku," kata Adi dalam keterangannya di aplikasi X @Adiprayitno_20 (27/7/2024).

Komentar ini muncul di tengah perdebatan yang dipicu oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima konsesi tambang dari pemerintah.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mut'i, menyampaikan bahwa keputusan ini dibuat setelah melalui pengkajian komprehensif oleh para ahli dari berbagai bidang.

Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan berbagai pertimbangan dan persyaratan ketat

"Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan," ujar Mut'i dalam keterangannya.

Dikatakan Mut'i, pengelolaan tambang dianggap sejalan dengan tujuan Muhammadiyah untuk memanfaatkan alam demi kesejahteraan material dan spiritual umat, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan bahwa kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Muhammadiyah diberi kesempatan oleh pemerintah untuk mengelola tambang sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasanya bagi bangsa.

Muhammadiyah diperintahkan untuk memperkuat dakwah di bidang ekonomi, dan pengelolaan tambang dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai kemandirian ekonomi.

"Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi, selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya," sebutnya.

Nantinya, kata Mut'i, Muhammadiyah akan melibatkan para profesional, kader, dan warga persyarikatan dalam pengelolaan tambang.

Juga akan ada sinergi dengan perguruan tinggi dan penggunaan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

"Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki program studi pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik," ucapnya.

Selanjutnya, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman dan memiliki komitmen tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan.

Mut'i menjelaskan bahwa usaha tambang akan didukung dengan pengembangan energi terbarukan dan budaya hidup ramah lingkungan. Evaluasi terus-menerus akan dilakukan untuk memastikan manfaatnya bagi masyarakat.

"Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat," Mut'i menuturkan.

(Muhsin/fajar)