JAKARTA, iNews.id - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah. PP Muhammadiyah bakal mengupayakan agar pengelolaan tambang itu tidak untuk mengejar profit.

"Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, Minggu (28/7/2024).

Baca Juga

Muhammadiyah Bentuk Tim Pengelola Tambang, Ini Daftar Anggotanya

Keuntungan dari pengelolaan tambang ini lebih dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah. Keuntungan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

PP Muhammadiyah juga memastikan akan berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga

Muhammadiyah Terima Izin Kelola Tambang: Jika Banyak Timbulkan Kerusakan Kembalikan ke Pemerintah

Selain itu, pihaknya ingin membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan serta pembinaan jemaah dan dakwah jemaah.

"Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat (kerusakan), maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Muhammadiyah membentuk Tim Pengelola Tambang menyusul keputusan tersebut. Tim itu akan diketuai Muhadjir Effendy, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Kami sekaligus karena sikap kewaspadan dan keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan untuk menyusun, membikin Tim Pengelolaan Tambang yang diketuai oleh Muhadjir Effendy sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Minggu (28/7/2024).

PP Muhammadiyah juga menunjuk Muhammad Sayuti sebagai Sekretaris Tim Pengelola Tambang. Sementara enam anggota Tim Pengelola Tambang yakni Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji dan Arif Budiman.

Editor : Reza Fajri