Yogyakarta: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelolaan Tambang. Keputusan ini menjadi bagian keputusan PP Muhammadiyah menerima konsensi tambang dari pemerintah.  "Kami sekaligus membikin tim pengelolaan tambang yang diketuai Muhadjir Effendy," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Minggu, 28 Juli 2024.  Muhadhir Effendy menjabat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal. Selain itu, Muhadjir juga masih menjabat Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Haedar meminta publik tidak mencampurkan posisi Muhadjir di pemerintahan dan Muhammadiyah.  Dalam pengelolaan tambang, Muhadjir disertai jajaran pengurus PP Muhammadiyah, di antaranya Muhammad Sayuti (sekretaris), dengan anggota Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan Azrul Tanjung.    Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan lembaganya akan berusaha mengembangkan model pengelolaan tambang yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kata dia, juga membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.  "Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas," ucapnya.  Ia menyebut PP Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki Program Studi Pertambangan. Dengan alasan itu, menurut dia, usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik. "Dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan Persyarikatan melaui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan," ujarnya. 

Yogyakarta: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelolaan Tambang. Keputusan ini menjadi bagian keputusan PP Muhammadiyah menerima konsensi tambang dari pemerintah. 
 
"Kami sekaligus membikin tim pengelolaan tambang yang diketuai Muhadjir Effendy," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Minggu, 28 Juli 2024. 
 
Muhadhir Effendy menjabat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal. Selain itu, Muhadjir juga masih menjabat Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Haedar meminta publik tidak mencampurkan posisi Muhadjir di pemerintahan dan Muhammadiyah. 
Dalam pengelolaan tambang, Muhadjir disertai jajaran pengurus PP Muhammadiyah, di antaranya Muhammad Sayuti (sekretaris), dengan anggota Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan Azrul Tanjung. 
 
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan lembaganya akan berusaha mengembangkan model pengelolaan tambang yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kata dia, juga membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah
dan dakwah jamaah. 
 
"Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi
model usaha not for profit, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas," ucapnya. 
 
Ia menyebut PP Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki Program Studi Pertambangan. Dengan alasan itu, menurut dia, usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik.
 
"Dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan Persyarikatan melaui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan," ujarnya. 

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(WHS)