FAJAR.CO.ID, JAKARTA --Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, turut memberikan komentarnya terkait isu Muhammadiyah disebut-sebut akan menerima konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah. 

Ia menyoroti bahwa meskipun Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sering berbeda pandangan soal isu-isu keagamaan, dalam urusan tambang, mereka bisa bersatu.

"Perkembangan mutakhir civil society kita. Soal qunut, tahlilan, ziarah kubur, dan penetapan hari raya idhul fitri boleh beda (kadang), tapi urusan tambang bisa padu. Menyala terus abangku," kata Adi dalam keterangannya di aplikasi X @Adiprayitno_20 (27/7/2024). 

Komentar ini muncul di tengah perdebatan yang dipicu oleh rencana Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk menerima konsesi tambang dari pemerintah. 

Sebelumnya, jebolan Teknik Geologi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Muhammad Hakku Wahab, meminta Muhammadiyah agar tidak ikut mengelola tambang. 

Wahab mengingatkan bahwa meskipun maksud pemerintah baik, terdapat banyak risiko dan tanggung jawab besar yang menyertai pengelolaan tambang, termasuk aspek ekonomi, lingkungan, teknis, dan sosial budaya.

Wahab juga menyatakan bahwa tambang adalah usaha yang mahal dan berisiko tinggi, serta sering kali merusak lingkungan. 

Ia menyarankan Muhammadiyah untuk fokus pada tujuan utamanya, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dan menghindari bisnis yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tersebut.

"Makanya saya bilang, sudahlah, kalau di sebelah mau, kasih saja di sebelah. Supaya kita aman toh. Sama-sama aman dan nyaman," kata Wahab, kemarin. 

Wahab juga menjelaskan pengalamannya saat bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagai Kepala Dinas Pertambangan Sultra, di mana ia melihat langsung betapa mahal dan berisikonya usaha tambang. 

Ia menyebutkan bahwa beberapa perusahaan tambang ramah lingkungan seperti PT Vale sangat berhati-hati dalam operasinya, berbeda dengan penambang lain yang mengabaikan keselamatan dan lingkungan demi keuntungan besar.

"Dari Jepang, beberapa lokasinya Vale yang bagus ternyata Jepang ini mundur. Karena Jepang dan Vale itu sangat hati-hati dalam mengelola tambang. Ada namanya tidak boleh kecelakaan kerja," bebernya.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan tanggung jawab yang besar, Wahab mendesak Muhammadiyah untuk berpikir lebih jernih dan mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah. (Muhsin/Fajar)