PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menegaskan peristiwa penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996 atau Kudatuli telah memberikan pelajaran bahwa tebalnya tembok kekuasaan yang dibangun rezim otoriter tidak akan bisa membungkam suara rakyat arus bawah.

"Percayalah bahwa setebal apa pun tembok kekuasaan itu dibangun, Kudatuli mengajarkan kekuatan arus bawah tidak bisa dibungkam saudara-saudara sekalian," kata Hasto di acara peringatan 28 tahun Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Juli 2024.

Hasto menuturkan, kekuatan rakyat mampu melawan penguasa yang lupa terhadap makna kekuasaan sebenarnya. Sejatinya, kata dia, kekuasaan harus berpihak pada kepentingan rakyat.

“Arus bawah mampu melawan berbagai tembok-tembok kekuasaan yang lupa makna sejatinya kekuasaan untuk rakyat untuk kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Karena itulah koreografi kebudayaan tadi sengaja ditampilkan karena kita adalah bangsa yang berkebudayaan tinggi,” tutur Hasto.

Lebih lanjut Hasto menyampaikan, peringatan 28 tahun Kudatuli telah menggelorakan semangat PDIP dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Sejumlah kader terbaik sudah disiapkan untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah.

"Peristiwa Kudatuli ini justru menggelorakan semangat kita di dalam menghadapi agenda partai yang akan datang untuk melaksanakan Pilkada serentak," ucapnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan salam saat peringatan penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996 atau dikenal dengan peristiwa Kudatuli. Salam Megawati disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Adapun Megawati menyaksikan peringatan Kudatuli secara daring.

“Ibu Megawati Soekarnoputri menitipkan salam kepada saudara-saudara sekalian juga khususnya kepada Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124 yang mereka telah mengalami lahir batin bagaimana penderitaan itu terjadi, dan justru di dalam penderitaan itu mereka tidak pernah runtuh tetapi semangatnya justru berkobar-kobar,” kata Hasto.

Megawati lewat Hasto juga menyampaikan pesan bahwa PDIP adalah partai politik (parpol) sah yang memiliki kedudukan sama di mata hukum. Oleh sebab itu, PDIP tidak boleh diperlakukan sembarangan seakan-akan kader-kadernya bukan warga negara Indonesia.

“Karena itulah Ibu Megawati Soekarnoputri berpesan kepada kita semua bahwa kita adalah partai yang sah dan kita juga warga negara yang sah yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itulah kita, kita, dan kita tidak bisa diperlakukan sembarangan, seakan-akan kita bukan warga negara Indonesia, seakan-akan kita bukan pemilik republik ini saudara-saudara sekalian,” tutur Hasto.***