JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto berharap, Peristiwa 27 Juli 1996 (Peristiwa Kudatuli) dapat diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Peristiwa Kudatuli adalah peristiwa perebutan paksa Kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dari tangan kubu Megawati Soekarnoputri oleh kubu Soerjadi yang disokong pemerintah Orde Baru.

"Sejak tanggal 20 Juli lalu kita telah memformulasikan perjuangan kita, bahwa Kudatuli ini adalah suatu extra ordinary crime, suatu kejahatan yang luar biasa, suatu pelanggaran HAM berat," ujar Hasto dalam pidatonya di DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).

"Maka itulah yang kita harapkan suatu pengakuan bahwa Kudatuli adalah pelanggaran HAM berat," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM Masih Kaji Peristiwa Kudatuli, Status Pelanggaran HAM Akan Dibahas Bersama DPR

Hasto menjelaskan, peristiwa Kudatuli mengajarkan bahwa bangunan politik yang berdasarkan kekuatan rakyat harus terus diperjuangkan.

Menurut dia, peristiwa itu menunjukkan sebuah kekuasaan bisa lupa diri jika tidak diingatkan oleh rakyat.

Oleh sebab itu, Hasto mengajak semua pihak untuk terus memperjuangkan komitmen dalam menjaga demokrasi.

"Percayalah bahwa kekuasaan, setebal apapun tembok kekuasaan itu dibangun, Bu Ketum (Megawati Soekarnoputri menyatakan) kekuatan arus bawah tidak bisa dibungkam," kata Hasto.

Baca juga: Kenang Kudatuli, Usman Hamid: Bentuk Pelanggaran HAM Paling Brutal pada 1996

"Kekuasaan arus bawah mampu melawan berbagai tembok kekuasaan yang lupa diri makna sejatinya kekuasaan untuk rakyat, untuk kepemimpinan Indonesia bagi dunia," ujar dia.

Peristiwa Kudatuli

Peristiwa Kudatuli atau 27 Juli 1996 merupakan salah satu sejarah kelam dalam perjalanan politik di Indonesia.

Insiden yang menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang ini disebut sebagai Peristiwa Kudatuli, atau akronim dari Kerusuhan dua puluh tujuh Juli.

Kudatuli terjadi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Pecahnya kerusuhan di Kantor DPP PDI dilatarbelakangi internal partai ini yang terpecah menjadi dua kubu, yakni kelompok yang dipimpin Megawati dan Soerjadi.

Sebelum kerusuhan terjadi, PDI kedatangan "sosok baru" pada 1987, yakni Megawati, yang mampu mendongkrak suara partai di pemilu.