Liputan6.com, Jakarta Muhammadiyah disebut menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Bahkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut meresponsnya.

Terkait hal ini, Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS-Great Edunesia) Muhammad Anwar, langkah Muhammadiyah ini diyakini sudah melakukan kajian dan pertimbangan yang matang.

"Kami meyakini keputusan Muhammadiyah untuk menerima konsesi tambang tentunya telah melalui kajian mendalam dan pertimbangan yang matang," kata dia, Jumat (26/7/2024).

Diyakini, Muhammadiyah sebagai organisasi besar diyakini mampu menjalankan amanah dari pemerintah dengan baik karena memiliki kemampuan manajerial yang bagus, baik organisasi maupun bisnis.

“Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah memiliki sejarah panjang dalam menjalankan berbagai program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Adapun, kata dia, IUP untuk ormas keagamaan ini memang tak lepas dari Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Karena itu diyakini mempunyai manfaatnya.

"Ini memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk memberdayakan ormas keagamaan dan memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam dapat didistribusikan secara lebih merata, langkah ini juga membawa sejumlah risiko dan tantangan," jelas dia.