FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dikabarkan menerima tawaran izin tambang dari Presiden Jokowi. Hal itu dibantah Sekretaris Umum (Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.

Itu disampaikan melalui keterangan tertulis. Ia menuliskan dua poin terkait hal tersebut.

Pertama, ia mengatakan memang ada penawaran pemerintah melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Penawaran tersebut pada 13 Juli 2024.

“Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024,” ungkapnya dikutip dari unggahannya di X, Jumat (26/7/2024).

Walau demikian, ia bilang tawaran itu belum lengkap. Lokasi tambangnya belum jelas.

“Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah,” jelasnya.

Poin kedua, ia mengaku pihaknya telah membahas tawaran tersebut. Namun belum diputuskan secara resmi.

“PP. Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam Pleno 13 Juli 2024. Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional,” terangnya.

“Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta,” tambahnya.

Sebelumnya informasi PP Muhammadiyah menerima izin tambang disampaikan salah satu pengurusnya, Anwar Abbas. Ia bilang persetujuan ini diambil dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah.

"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui," kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas dikutip, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, dalam persetujuan yang diterima ini ada juga beberapa catatan. Diantaranya, Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan.

Kemudian Muhammadiyah juga diharapkan bisa menjalin hubungan baik tentunya dengan masyarakat yang terdampak tambang.

"Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ujarnya.
(Arya/Fajar)