PIKIRAN RAKYAT - Persoalan logistik nasional di Indonesia diakui sebagai masalah mendesak yang memerlukan perbaikan signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal itu harus segera ditemukan solusinya untuk memastikan pemerataan pembangunan, dan meningkatkan partisipasi dalam rantai pasok internasional.

Hal ini menjadi poin penting dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok ITB, bekerja sama dengan Pusat Studi Logistik dan Pengembangan Wilayah, di Aula Barat ITB pada Kamis, 25 Juli 2024.

Dalam diskusi publik tersebut, Dewan Pembina Pusat Studi Logistik dan Pengembangan Wilayah Fary Francis menyoroti tingginya biaya logistik di Indonesia, terlebih banyak yang memilih transportasi darat.

"Contoh Jakarta Surabaya 800 km. Pilihan 90 persen pilihannya darat. Laut itu hanya 9 persen. Padahal kalau ikuti beberapa kajian di logistik untuk darat jauh 10 persen dari laut. Inilah jadi menarik bagaimana kita coba bersama sama mencari terobosan baru agar pilihan darat ini bisa alihkan ke laut dan bisa turunkan biaya logistik secara keseluruhan," ucapnya.

Menurut dia, jika hal itu dijalankan dapat semakin menghidupkan Pelabuhan Patimban agar sektor pelabuhan di laut jadi pilihan untuk nantinya.

Koordinator Tenaga Ahli DPR RI Fraksi Gerindra itu mengajak ITB untuk menemukan solusi yang dapat mengurangi biaya logistik sekaligus menjamin pemerataan pembangunan dan mengurangi waktu tunggu.

Ketua Komisi V DPR 2014-2019 itu menyarankan Indonesia belajar dari Jepang, Uni Eropa, dan Filipina, yang memiliki karakteristik geografis kepulauan serupa dan berhasil menekan waktu tempuh pelayaran dengan menggunakan sistem roro dan ropax.

Pendekatan ini terbukti efektif dan efisien sehingga Fary menekankan perlunya segera beralih ke model tersebut untuk meningkatkan kinerja logistik nasional.

Titah Yudhistira, Ketua Pusat Pengkajian Logistik ITB, menjelaskan hubungan erat antara Logistics Performance Index (LPI) dan Global Competitive Index. Ia menyatakan bahwa biaya logistik yang lebih rendah berkorelasi dengan GDP yang lebih tinggi.

"Program Makan Bergizi Gratis juga terkait dengan logistik, karena disparitas harga pangan di berbagai daerah dapat membebani APBN," ucapnya.

Titah menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap perbaikan sistem logistik nasional dan mendorong pembaruan regulasi, terutama cetak biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) tahun 2012.

Dave dari World Bank menyarankan penggunaan sistem roro untuk transportasi logistik antar wilayah di Indonesia, berdasarkan kajian yang menunjukkan banyak pelabuhan yang lebih efektif dihubungkan dengan roro. Ia mengidentifikasi Jakarta dan Surabaya sebagai dua pelabuhan penting yang dapat menjadi hub utama untuk rantai pasok internasional dan perdagangan domestik.

Prof. Harun Al Rasyid Lubis dari ITB, dalam pernyataan penutupnya, menekankan pentingnya pergeseran sistem logistik nasional menuju efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi, dengan roro sebagai pilihan yang logis.***