JAKARTA, KOMPAS.com - Dipecat secara halus di tahun ajaran baru ini menjadi pukulan yang berat bagi 107 guru honorer di Jakarta karena kebijakan "cleansing".

Pemutusan kontrak massal ini membuat para guru honorer tak bisa lagi mengajar. Padahal, tupoksi mereka bisa dibilang lebih berat dibanding yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Kevin (bukan nama sebenarnya), seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di Jakarta, menumpahkan keluh kesahnya menjadi salah satu guru yang diputus kontrak secara sepihak.

Ia telah mengabdi selama 4,5 tahun. Tugasnya ternyata lebih dari hanya mencerdaskan anak bangsa. Ia kerap disuruh-suruh karena statusnya sebagai honorer.

"Tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) kami (sebagai) guru honorer, lebih-lebih (banyak). Kalau lagi disuruh-suruh, ya saya sindir, ‘Babu nih’. Soalnya pekerjaannya lebih-lebih dari orang (guru berstatus) PNS," kata Kevin kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

Baca juga: Ramai Cleansing Guru Honorer di Jakarta, Begini Kebijakan Pemprov Jateng

Nyatanya, tenaga pengajar yang berstatus PNS justru bermalas-malasan. Beda halnya dengan guru honorer yang sigap bekerja ini dan itu.

"Yang (statusnya) PNS (malah) malas-malasan. Apalagi yang tua-tua, diam doang, duduk, WhatsApp, suruh kerjain. Kenyataannya kayak gitu,” lanjut Kevin.

Bukan maksud hati Kevin untuk merendahkan derajat guru berstatus lain. Tetapi, ia menginginkan Pemprov DKI Jakarta membuka mata lebar-lebar dan melihat langsung realita yang ada.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Kevin menilai Pemprov seolah memandang sebelah mata guru honorer.

"Jangan nanti (guru honorer) diibaratkan kayak sampah. Pengabdian kami lebih bagus dibandingkan (guru) PNS. Kalau disuruh, gerak cepat kami. Kalau ditanya kinerja, boleh diadu," ujar dia.

Baca juga: Sudah Ditugaskan Mengajar 31 Jam Per Minggu, Guru Honorer di Jakarta Pusat Tetap Kena Cleansing

Berdiam diri di rumah

Sebagai kepala rumah tangga yang menghidupi istri serta anaknya, Kevin kini hanya berdiam diri di rumah usai dipecat secara sepihak akibat kebijakan tersebut.

Kebijakan cleansing sangat berdampak bagi kehidupannya. Kevin kehilangan sumber pendapatan untuk menghidupi keluarga.

"Ya pasti (dampaknya sangat besar). Saya kepala keluarga lho, saya punya anak dan istri. Kalau saya diam begini sambil cari pekerjaan, terus istri minta uang bulanan, saya harus jawab apa?" kata Kevin.

Kevin mengaku, namanya sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kevin juga mengaku memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Baca juga: Seorang Guru Honorer Terpaksa Mengajar 16 Kelas usai Temannya Kena Kebijakan Cleansing

Namun, karena pada Desember 2023 tengah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Selatan, urusan Dapodik milik Kevin akhirnya terbengkalai.