pinterpolitik.com — Kamis, 15 Desember 2016. Kampanye Pilgub DKI Jakarta makin ramai. Adu program antara para calon pemimpin ibukota semakin sengit terjadi. Masing-masing calon gubernur mengajukan program andalannya untuk memikat para pemilih, termasuk menawarkan program mengatasi macet dan transportasi di ibukota.
Salah satu calon yang mengedepankan program kerja di bidang transportasi  adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam acara silahturahmi dengan kelompok sukarelawan dari berbagai unsur di kawasan Blok M, Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu ini mengaku rasional untuk mengatasi masalah transportasi dan akan meneruskan pembangunan transportasi massal yang dianggap relevan, seperti Transjakarta dan monorail.

Menurut AHY, hal utama yang harus diperhatikan adalah keamanan dan kenyamanan transportasi publik, serta memastikan ketepatan waktu dan keterjangkauan tiket dua moda transportasi di Jakarta tersebut.

Program lain adalah  misalnya kebijakan seperti meningkatkan biaya parkir dan biaya jalan bebas hambatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Nantinya pendapatan dari sektor ini bisa digunakan untuk subsidi publik di bidang transportasi. Setiap pengguna kendaraan umum nantinya akan diberikan insentif.

Selain itu, AHY juga berencana memberikan perhatian besar kepada para pejalan kaki agar warga Jakarta, khususnya di wilayah perkantoran, bisa nyaman berjalan kaki jika menempuh tempat yang relatif dekat. Menurut AHY, saat ini kadang orang yang akan makan di Grand Indonesia misalnya, lalu mau pindah untuk rapat di Hotel Sari Pan Pacific, seringkali menggunakan mobil. Kalau penggunaan kendaraan pribadi bisa direduksi, lalu ada insentif bagi pengguna transportasi massal, maka nantinya akan lebih banyak kendaraan pribadi diparkir di rumah, BBM bisa dihemat, dan kota pun akan menjadi bersih.

Lebih jauh, AHY juga mengutarakan impiannya membangun transportasi sungai dengan melakukan penataan di kawasan sungai sehingga memungkinkan terciptanya integrasi transportasi di ibukota. Hal ini juga sejalan dengan program kerja AHY tentang pembangunan yang partisipatif, melibatkan komunitas, tapi tetap merujuk hukum yang berlaku. Ia juga mengemukakan, akan mengkaji masalah tata ruang di Jakarta jika terpilih menjadi gubernur pada Pilkada Februari 2017 nanti.

AHY juga mengatakan  bahwa ia akan mereview secara komprehensif peta Jakarta berikut infrastruktur yang telah, sedang, dan akan dibangun, sesuai dengan strategic planningyang akan digagas. Kajian perlu dilakukan untuk melihat apakah kebijakan telah sesuai koridor dan memenuhi segala aspek dalam pembangunan. Jika ada hal-hal yang tentunya bertentangan, apalagi merugikan banyak pihak, maka semua program tersebut tentunya perlu dikaji ulang. (S13)