JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menilai, peristiwa 27 Juli 1996 atau dikenal dengan Kudatuli merupakan peristiwa serangan terhadap peradaban demokrasi.

Hal ini disampaikan Hasto dalam diskusi Kudatuli bertajuk “Kami Tidak Lupa” di kantor pusat PDI-P, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

“Ini adalah serangan terhadap peradaban demokrasi, serangan terhadap sistem hukum, serangan terhadap kemanusiaan dan serangan terhadap lambang kedaulatan partai berupa kantor partai,” kata Hasto.

Baca juga: PDI-P Mendesak agar Peristiwa Kudatuli Masuk Pelanggaran HAM Berat

Hasto mengatakan, kantor PDI-P di Jalan Diponegoro ini menjadi saksi sejarah dan keteguhan Megawati Soekarnoputri dalam menghadapi tekanan pemerintahan Orde Baru.

Pasalnya, peristiwa penyerangan kantor partai pada 27 Juli 1996 menjadi titik awal gerakan reformasi untuk menumbangkan keotoriteran Presiden Soeharto.

Hasto menegaskan, sikap keteguhan Megawati bersama rakyat menjadi suatu gerakan kemerdekaan untuk berani bersuara, termasuk mendorong pers berani bersuara dengan kebebasan pers.

“Jawaban atas serangan terhadap kantor DPP ini adalah jalan untuk membangun supremasi hukum, suatu jalan di mana seluruh aparat penegak hukum, ya hakimnya, ya jaksanya, ya polisinya semua harus mengedepankan hati nurani dan keadilan yang sejati-jatinya,” kata Hasto.

“Lalu setelah 28 tahun terjadi pergeseran, hukum sepertinya menjadi alat kekuasaan, padahal ini adalah salah satu esensi dari perjuangan reformasi itu,” ucapnya.