JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto berjanji bakal menghadiri penggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan Hasto setelah tidak bisa hadiri penggilan Komisi Antirasuah menjadi saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Jumat (19/7/2024).

“Baru dikomunikasikan tim hukum, Minggu depan kalau kami boleh datang, kami akan datang,” kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Baca juga: Dipanggil KPK, Hasto: Saya Tak Ada Sangkut-paut dengan DJKA

Hasto mengeklaim dirinya berkomitmen mendukung kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, ia siap hadir jika dimintai memberikan keterangan oleh lembaga antikorupsi itu.

“Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Hasto.

Di sisi lain, Sekjen PDI-P ini menyatakan dirinya tidak pernah berbisnis dengan DJKA Kemenhub.

Soal status konsultan yang disebut KPK dalam keterangan pemanggilan, Hasto mengakui itu merupakan pekerjaan sebelumnya.

“Saya pribadi tidak ada sangkut-pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ,” ucapnya.

Hasto menduga, dirinya dipanggil Komisi Antirasuah terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Hasto lantas menyinggung informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI-P, Yoseph Aryo Adhie yang telah diperiksa KPK pada Kamis (18/7/2024).

Menurut keterangan Wasekjen PDI-P itu, kata Hasto, KPK tengah mendalami adanya bantuan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait Pilpres 2019 lalu.

“Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan,” kata Hasto.

“Karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” ucapnya.

Baca juga: Dipanggil KPK dalam Kasus DJKA, Hasto Menduga Terkait Pilpres 2019

Terpisah, Yoseph Aryo Adhie mengaku diperiksa sebagai saksi dugaan di DJKA terkait pendalaman terhadap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

“Dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

Adhie didalami penyidik KPK terkait dengan operasional Tim Pemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilu 2019 yang saat itu diketuai Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretarisnya.