Kondisi politik di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini sudah terbelah. Terbelahnya para senator ini sebagai akibat dari gaya kepemimpinan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti saat ini yang dinilai mengecewakan, otoriter dan tertutup.

Akibatnya, muncul kelompok pro perubahan dan kelompok pro status quo. Kelompok pro status quo digawangi Ketua DPD LaNyalla dan Wakil Ketua DPD Nono Sampono. Sedang pro perubahan digawangi Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin.

"Perubahan ini sudah menjadi satu yang dipimpin oleh Pak Sultan Najamudin, Ibu Ratu GKR Hemas, saya sendiri dan Pak Fadel Muhammad dan Hasan Basri," ujar Anggota DPD dari Papua, Yorrys Raweyai.

Yorrys mengklaim kelompok perubahan mayoritas adalah anggota DPD incumbent, yang didukung generasi muda yang masih memiliki pemahaman yang sama bahwa harus ada perubahan.

Sebetulnya kata Ketua Komite II DPD ini, seluruh anggota DPD menaruh harapan besar pada pimpinan DPD saat ini membawa perubahan bagi kelembagaan DPD ke arah yang lebih baik. Namun, dia menilai hal itu tak tampak selama masa kepemimpinan LaNyalla.

"Pak LaNyalla dan Pak Nono telah memosisikan lembaga DPD seperti milik sendiri, suara dan aspirasi kritis dan berbeda dari para anggota cenderung diabaikan," keluh Yorrys.

Yorrys mengajak kepada para senator yang baru terpilih periode 2024-2029 agar membuka wawasan terhadap kondisi lembaga DPD RI tersebut, khususnya setelah adanya Sidang Paripurna yang diwarnai situasi yang memanas.

Dia menilai DPD telah mengalami degradasi kepemimpinan yang cukup panjang. Menurutnya calon anggota DPD yang akan menjabat pada periode mendatang perlu mengantarkan lembaga senator itu fokus menjadi mitra kerja Pemerintah sebagai representasi daerah.

 "Kami adalah representasi daerah yang senantiasa mengawal pemerintah untuk proses pembangunan bangsa," tegas Yorrys.

Diketahui, Sidang Paripurna pada Jumat (12/7), diwarnai hujan interupsi dari anggota DPD RI peserta sidang, hingga memanas saat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membacakan draf Tata Tertib DPD RI.

Bahkan belasan anggota DPD berdiri dari kursi-nya dan maju ke meja pimpinan sidang, bahkan ada salah satu anggota DPD yang hendak merebut palu sidang.

Salah satu poin draft Tatib yang baru membahas tentang pimpinan DPD RI dipilih berdasarkan sistem paket. Paket ini memiliki syarat dukungan.

Paket pimpinan harus didukung sedikitnya 10 anggota dari sub wilayah Barat I, 9 anggota sub wilayah Barat II. Paket juga mengantongi dukungan minimal 9 anggota sub wilayah Timur I dan 10 anggota sub wilayah Timur II.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.