Sentimen
Negatif (98%)
18 Jul 2024 : 14.41
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Semarang, Rorotan, Purwakarta

Kasus: korupsi

KPK Periksa Sejumlah Kepala Dinas dan Kepala Badan Pemkot Semarang

Koran-Jakarta.com Koran-Jakarta.com Jenis Media: Nasional

18 Jul 2024 : 14.41
KPK Periksa Sejumlah Kepala Dinas dan Kepala Badan Pemkot Semarang

SEMARANG - Sejumlah kepala dinas dan pimpinan badan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot)Semarang diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/7). Pemeriksaan ini sebagai tindak lanjut atas penyidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah itu.

Para pejabat tersebut dimintai keterangan di lantai 8 Gedung Moch Ihsan yang berada di kompleks Balai Kota Semarang.

Sejumlah penyidik KPK memasuki ruangan tersebut dengan diikuti satu per satu pejabat tersebut masuk ke dalam salah satu ruangan di lantai 8 Gedung Moch Ihsan tersebut.

Dari pengamatan, sejumlah pejabat yang masuk ruangan tersebut, di antaranya Kepala Dinas Tata Ruang Irwansyah, Kepala Diskominfo Sunarto, serta Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Joko Hartono.

Baca Juga :

KPK Cegah 10 Orang ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Lahan di Rorotan

Belum diketahui keterkaitan pemeriksaan sejumlah pejabat tersebut dengan penyidikan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

Selain memeriksa sejumlah petinggi Pemkot Semarang, penyidik KPK juga kembali menggeledah sejumlah ruangan di Balai Kota Semarang.

Sebelumnya, KPK menyebut penggeledahan tersebut berkaitan dengan tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu masing-masing pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan empat orang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut.

Baca Juga :

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Menurut dia, empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu terdiri dari dua orang berasal dari penyelenggara negara dan sisanya adalah pihak swasta.


Redaktur : Sriyono

Penulis : Antara

Sentimen: negatif (98.5%)