PIKIRAN RAKYAT - Lima pemuda Nahdlatul Ulama (NU) datang ke Israel dan menemui Presiden Israel Penjajah, Issac Herzog, serta membagikannya dengan bangga di media sosial. Tindakan ini banjir kecaman hingga marak dibicarakan.

Menanggapi kisruhnya yang masih kencang, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara. Dalam keterangan terbarunya, ia menegaskan sikap Indonesia atas Palestina tak akan berubah ada atau tidak kejadian tersebut.

“Ya ditanyakan saja ke PBNU (Pengurus Besar NU), karena sikap pemerintah itu jelas sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali,” kata Jokowi, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 16 Juli 2024.

Jokowi melanjutkan, Indonesia akan senantiasa melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Janji tersebut salah satunya tercermin dari sikap anti-genosida oleh Israel Penjajah.

“Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang,” ucap dia.

Menanggapi kisruh Lima pemuda NU, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI buka suara. Jubir Kemenlu, Roy Soemiratkunjungan menegaskan bahwa tindakan lima Nahdliyin (orang NU) itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan posisi pemerintah.

"Terkait adanya kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, sebaiknya teman-teman media kontak PBNU untuk berbagai informasi lebih lanjut," ujar dia, Senin, 15 Juli 2024.

"Kemlu tidak dalam posisi untuk memberikan komentar terkait kunjungan tersebut, yang memang tidak terkait dalam bentuk apapun dengan posisi resmi Pemerintah RI," katanya lagi, menegaskan posisi Indonesia sebagai negara tetap ajek berada di sisi Palestina.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sempat menyinggung kemungkinan adanya pemecatan bagi kelima pemuda NU yang sedang terlibat kisruh lantaran bertemu Isaac Herzog.

Untuk diketahui, pemanggilan berlangsung hari ini, Selasa, 16 Juli 2024. Namun, belum ada hasil yang terungkap kepada media massa. Saat mengemukakan rencana pemanggilan kelima orang itu, Gus Ipul sempat menyebutkan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan.

Gus Ipul hendak memanggil pimpinan badan otonom (banom), serta lembaga yang menjadi pengabdian dari kelima orang tersebut dalam waktu dekat.

“Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang, dan siapa yang memberangkatkan, serta hal-hal prinsip lainnya,” ujarnya, dalam keterangan hari Senin, 15 Juli 2024.

“Ketua Umum juga akan memanggil pimpinan banom dan lembaga yang menjadi pengabdian yang bersangkutan,” kata dia lagi.

Ia melanjutkan, jika pada akhirnya terbukti ada pelanggaran organisasi, tak mustahil kelima orang tersebut bakal diberhentikan sebagai pengurus lembaga atau banom. ***